JAKARTA, Kaltimtoday.co - Koalisi Masyarakat untuk Air dan Sanitasi Berkeadilan (Justice and Inclusive WASH Coalition-Indonesia) menyerukan perhatian serius terhadap akses air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah di wilayah pesisir Indonesia. Melalui Rembuk Perempuan Pesisir yang digelar di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Senin (11/12/2024), koalisi yang terdiri dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Perkumpulan Inisiatif, Seknas FITRA, dan IBP memaparkan temuan dan solusi untuk mengatasi kondisi kritis di daerah pesisir.

Survei partisipatif yang dilakukan di lima wilayah pesisir, yakni Lombok Timur, Bangkalan, Semarang, Tangerang, dan Medan, menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen rumah tangga nelayan tidak memiliki saluran pembuangan limbah domestik yang memadai. Limbah rumah tangga kerap dibuang langsung ke daratan terbuka, drainase, sungai, atau laut, menciptakan risiko kesehatan dan pencemaran lingkungan.

Ketua KPPI, Rosinah, menggarisbawahi pentingnya respons pemerintah. “Kami mendesak alokasi Dana Desa untuk program WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) yang inklusif serta ramah gender dan disabilitas (GEDSI). Perempuan pesisir juga harus dilibatkan penuh dalam perencanaan kebijakan terkait WASH,” tegas Rosinah.

Melalui pendampingan oleh Perkumpulan Inisiatif, perempuan pesisir telah dilibatkan dalam pemetaan masalah menggunakan aplikasi KoboCollect. Ketua Perkumpulan Inisiatif, Pius Widiyatmoko, menjelaskan bahwa ibu-ibu KPPI telah dilatih menyusun survei, mengolah data, dan menyampaikan hasil temuan dalam audiensi dengan pemerintah.

“Kami mendukung mereka untuk melakukan advokasi langsung kepada pemerintah desa, kabupaten, hingga DPRD agar isu air bersih dan sanitasi menjadi prioritas,” ungkap Pius.

Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, menyoroti kontribusi perempuan pesisir dalam ekosistem perikanan, mulai dari produksi hingga pemasaran hasil laut. Namun, minimnya akses air bersih dan sanitasi yang layak menjadi penghambat bagi kemajuan mereka.

“Ini adalah kebutuhan mendasar. Tidak ada artinya bicara ekonomi biru atau keanggotaan di forum global jika masyarakat pesisir masih menghadapi persoalan mendasar seperti ini,” ujar Dani.

Rembuk ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kebijakan yang lebih inklusif untuk masyarakat pesisir, terutama perempuan dan kelompok rentan. Aspirasi yang disampaikan kepada perwakilan pemerintah daerah, Bappeda, DLH, dan DPRD diharapkan mampu mendorong aksi nyata untuk menyelesaikan persoalan WASH.

“Kami ingin masyarakat pesisir, khususnya perempuan, mendapatkan hak dasar mereka atas air bersih dan lingkungan yang sehat. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal keadilan,” pungkas Rosinah.

[TOS]