Kaltimtoday.co - Komisi IV DPR mengingatkan pemerintah agar memastikan rencana impor 2 juta sapi dalam lima tahun ke depan tidak merugikan peternak lokal. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah.

Anggota Komisi IV DPR, Rina Saadah, menegaskan bahwa langkah impor sapi harus disertai dengan peningkatan kuota produksi sapi lokal.

“Pemerintah harus memprioritaskan pemberdayaan peternak lokal dan memaksimalkan hasil produksi mereka. Kebijakan impor hanya memberikan manfaat jangka pendek,” ujar Rina.

Rina memperingatkan bahwa impor sapi secara masif dapat memicu ketergantungan pada pasokan luar negeri dan melemahkan sektor peternakan domestik. Ia mengungkapkan sejarah panjang impor sapi di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1980-an, tetapi belum berhasil mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

“Ketergantungan ini menyulitkan peternak lokal untuk bersaing. Jangan sampai kasus peternak susu lokal terpaksa membuang hasil produksi mereka karena tidak terserap pasar kembali terjadi,” jelasnya.

Menurut Rina, pemerintah harus menjamin bahwa produksi lokal, baik daging maupun susu sapi, dapat terserap dengan optimal di pasar domestik. Langkah ini dinilai sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sektor peternakan nasional.

Dalam upaya mengurangi ketergantungan pada impor, Rina menyarankan beberapa langkah strategis yang dapat diambil pemerintah. Pertama, pemerintah harus memberdayakan peternak lokal melalui kemitraan dengan skala kecil, memberikan pelatihan teknologi, dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola peternakan secara modern.  

Kedua, penguatan kelembagaan peternak menjadi hal yang krusial. Pemerintah dapat mendukung organisasi peternak agar lebih mampu menghadapi tantangan pasar dan meningkatkan daya tawar mereka. Dengan kelembagaan yang kuat, peternak dapat lebih mudah mengakses pasar dan bersaing dengan produk impor.

Ketiga, regulasi ketat pada impor sapi. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap sapi impor melalui pemeriksaan kesehatan yang ketat untuk mencegah masuknya penyakit yang berpotensi merugikan peternakan lokal. 

Pemerintah berencana mengimpor 2 juta ekor sapi secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2029. Rencana ini mencakup 1 juta sapi perah dan 1 juta sapi pedaging untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging nasional. Pada tahun 2025, target impor awal adalah sebanyak 200.000 ekor sapi perah dan 200.000 ekor sapi pedaging.

Namun, Rina mengingatkan pemerintah untuk secara aktif meninjau komitmen perusahaan-perusahaan yang akan mengimpor sapi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan impor ini tidak hanya mendukung program makan bergizi gratis tetapi juga menjaga keberlanjutan sektor peternakan dalam negeri.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp