Kaltimtoday.co - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislasi (Baleg) menargetkan proses revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dapat diselesaikan paling lambat Juli 2026. Target ini berkaitan erat dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029 yang, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), harus dimulai setidaknya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

"Kalau dihitung mundur dari jadwal pemilu, maka paling lambat bulan Juli 2026 revisi UU ini sudah harus selesai. Dari sekarang tinggal sekitar satu tahun dua bulan lagi," ujar Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia, Jumat (18/4/2025).

Menurut Doli, revisi UU Pemilu perlu segera masuk dalam prioritas pembahasan DPR. Salah satu tujuannya adalah menyesuaikan dengan sejumlah putusan MK terkait pengubahan norma pemilu, seperti ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Selain itu, revisi UU Pilkada juga diusulkan untuk digabung dalam satu regulasi bersama UU Pemilu.

Ia menilai bahwa waktu yang tersedia masih cukup untuk menyusun undang-undang yang komprehensif dan ideal, asalkan pembahasan dimulai segera.

"Kalau memang kita mau hasil yang paling baik, waktu satu tahun setengah sebenarnya cukup. Tapi sekarang tinggal satu tahun dua bulan, kalau makin ditunda nanti makin sempit waktunya," terang politikus Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Doli menekankan pentingnya komitmen politik secara menyeluruh dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Ia mengingatkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyatakan komitmennya untuk melakukan reformasi sistem politik. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh pemimpin partai politik sangat dibutuhkan untuk mendorong percepatan pembahasan revisi.

"Pemerintah harus tetap aktif mendorong proses ini. Di sisi lain, partai-partai politik juga harus menunjukkan komitmennya dengan menginstruksikan fraksi-fraksi mereka untuk mulai membahas revisi UU Pemilu secara serius," tutup Doli.

[RWT]