Kaltimtoday.co - Komisi IX DPR RI menunda persetujuan atas usulan tambahan anggaran sebesar Rp118 triliun dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran jumbo tersebut masih harus dikaji lebih lanjut guna memastikan efektivitas dan efisiensinya dalam jangka panjang.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menegaskan bahwa DPR akan menelaah secara mendalam sebelum memberikan keputusan akhir.

"Kami akan bahas dan kaji secara menyeluruh. Ini bagian dari fungsi kontrol DPR agar anggaran digunakan secara tepat sasaran dan tidak mubazir," jelasnya pada Senin (14/7/2025).

Yahya menilai bahwa penggunaan anggaran sebesar itu untuk distribusi makanan massal berisiko boros dan tidak berkelanjutan. Menurutnya, program MBG yang bertujuan mulia ini sebaiknya diarahkan untuk mereformasi sistem gizi nasional secara menyeluruh.

"Tujuan program ini seharusnya tidak hanya membagikan makanan, tapi juga mendorong perubahan pola konsumsi, membenahi rantai pasok pangan lokal, dan meningkatkan kesadaran gizi masyarakat," tegas Yahya.

Ia menambahkan, penggunaan dana besar seperti ini harus memberikan dampak jangka panjang, tidak hanya menjadi solusi sesaat. “Program MBG harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan gizi nasional yang selama ini terfragmentasi dan minim strategi jangka panjang,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR pada Kamis (10/7/2025) menyampaikan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp118 triliun. Tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk menjalankan program MBG yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Dadan memaparkan, program MBG direncanakan akan membutuhkan alokasi sekitar Rp25 triliun per bulan mulai 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan dan distribusi makanan bergizi kepada masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan kelompok rentan.

Komisi IX DPR menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi dan dampak dari program MBG sebelum memberikan persetujuan final.

[RWT]