Kaltimtoday.co, Samarinda - Rencana pembentukan SMK Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kaltim diapresiasi Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin. Meski begitu, Salehuddin mengingatkan, agar pembentukan BLUD dipersiapkan secara matang.

Salehuddin menyebut, BLUD lazim ditemukan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan seperti puskesmas. Artinya, pembentukan BLUD bukan hal baru.

"BLUD itu ada ruang bagi manajemen untuk mengatur. Ada beberapa otoritas yang dimiliki mereka. Saya pikir, silakan saja. Selama memang dari sisi instrumennya sudah siap," kata Salehuddin ditemui di DPRD Kaltim, Senin (16/1/2023).

Politikus dari Partai Golkar itu mengingatkan pembentukan BLUD agar membebani siswa atau guru. Dia berharap, rencana penerapan SMK BLUD di sejumlah sekolah bisa diseriusi. Sehingga bisa menjadi percontohan bagi sekolah lain di Kaltim.

"Lulusan SMK tidak hanya siap kerja, tapi juga siap menciptakan pekerjaan baru. Jangan sebatas menjadi tenaga kerja perusahaan," tambahnya.

Sebelum direncanakan di Kaltim, SMK BLUD sebelumnya sudah dibentuk di Jawa Timur. SMK ini dibentuk agar menjadi laboratorium inovasi supaya mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten.

Diharapkan hasil inovasi siswa SMK bisa dikomersilkan sekaligus dapat mencetak wirausahawan muda.

Hal tersebut turut disampaikan Salehuddin. Menurutnya, keberadaan SMK BLUD akan sangat membantu sekolah untuk mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki siswa. Sekolah bisa membuat produk dan jasa berdasarkan keahlian siswa dan memasarkannya melalui BLUD.

"Kami meminta harus dilengkapi seluruh instrumen untuk membuat SMK BLUD. Mulai sisi manajerial hingga pertanggungjawabnya," tegasnya.

Sebagai informasi, saat ini Tim Biro Perekonomian Pemprov Kaltim masih memverifikasi SMK layak ditunjuk sebagai BLUD. Saat ini, sudah ada sekitar 4-5 sekolah sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.

Yakni SMK 1 Samarinda, SMK 2 Balikpapan, SMK 1 Balikpapan, SMK 4 Balikpapan, SMK 6 Balikpapan, SMK 1 Penajam Paser Utara (PPU), SMK 2 PPU, SMK 3 PPU, SMK 1 Tanah Grogot, SMK 2 Tanah Grogot, SMK 3 Berau, dan SMK 1 Bontang.

Kepala Bidang (Kabid) SMK, Surasa mengungkapkan, Biro Ekonomi Pemprov Kaltim sesuai tugas dan fungsinya bersama tim penilai akan melakukan penilaian dokumen administrasi penerapan pola keuangan BLUD.

"Bakal dilakukan penilaian dokumen administrasi penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD, sesuai dengan Permendagri Nomor 79/2018 tentang BLUD. Kami hingga saat ini masih menunggu hasil penilaian dokumen adminsitratif dimaksud," tandasnya.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram “Kaltimtoday.co”, caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.