Daerah
Sapi Jawa Dilarang Masuk Bontang Jelang Iduladha, Cegah Penyakit Kulit Berbenjol LSD
Kaltimtoday.co, Bontang - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang masih memberlakukan larangan masuknya sapi dari Pulau Jawa. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit kulit berbenjol atau Lumpy Skin Disease (LSD) pada hewan kurban.
Kebutuhan sapi di Bontang untuk Idul Adha tahun ini diperkirakan mencapai 1.200 ekor. Saat ini, pasokan sapi di Bontang berasal dari daerah lain di luar Jawa, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menurut drh Riyono, Fungsional Ahli Muda Medik Veteriner Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Peternakan (DKPPP) Bontang, pelarangan sapi Jawa ini dikarenakan tingginya kasus LSD di wilayah tersebut.
"LSD ini penyakit kulit benjol yang menular dengan cepat pada sapi. Oleh karena itu, sapi dari Jawa dilarang masuk ke Bontang," jelas drh Riyono.
Upaya pencegahan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban adalah melakukan penyisiran pedagang. DKP3 Bontang akan melakukan penyisiran terhadap pedagang hewan kurban untuk mengambil sampel kesehatan hewan.
Kemudian, memastikan setiap sapi yang masuk ke Bontang wajib dipastikan kesehatannya dan ditandai dengan anting yang telah lulus pemeriksaan klinis.
Tak lupa, pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan terus dilakukan hingga menjelang Hari Raya Idul Adha.
Dengan langkah-langkah pencegahan dan pemeriksaan yang ketat, diharapkan hewan kurban di Bontang terbebas dari penyakit dan aman untuk dikonsumsi.
[RWT]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Damkar Bontang Sosialisasikan Mitigasi Darurat dan Gelar Simulasi Kebakaran
- Disdamkartan Bantu Warga Antar ke RSUD Taman Husada Bontang dalam Pemerian Oksigen
- Luncurkan DIRGADA, Pengelolaan Arsip di DPMPTSP Bontang Kini Lebih Mudah dan Cepat
- DPMPTSP Bontang Luncurkan TERA, Layanan WhatsApp untuk Informasi Perizinan
- PRISMA Digitalisasi Layanan MPP Bontang, Dorong Akurasi Data Pelayanan Publik









