Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan berbagai program. Salah satunya melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab) telah menargetkan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 1.010 rumah. Program ini menyasar 20 kecamatan se-Kukar yang terbagi di tiga cluster, yakni zona pesisir, tengah, dan hulu.

Target sasaran 2023 naik signifikan di banding tahun sebelumnya. Pada 2022 lalu, RTLH yang dikerjakan sebanyak sekitar 512 unit, yang berfokus pada dua kecamatan termiskin di Kukar, yakni Muara Kaman dan Samboja.

Untuk satu unit rumah, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 juta. Perbaikannya berfokus pada atap, lantai, dan dinding atau disingkat Aladin.

"Untuk tahun ini disiapkan Rp 50 miliar estimasi itu 50 juta per rumah, sedangkan 2022 itu sekitar Rp 4 miliar," kata Kabid Pembinaan dan Pengembangan Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Andi Muhammad Yahya, Jumat (1/9/2023).

Dia menjelaskan, pelaksanaan program RTLH ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemkab Kukar berkolaborasi dengan Kodim 0906/Kutai Kartanegara (KKR) dalam bentuk kontrak swakelola.

Untuk cluster 1 meliputi Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, dan Loa Janan sudah progres pengerjaan. Dari target 231 penerima bantuan RTLH, baru rampung sebanyak kurang lebih 100 unit.

Sedangkan cluster 2 dan 3 sedang tahap persiapan pengadaan meterial melalui e-catalog. Dalam waktu dekat, akan dikerjakan

"Estimasi (pekerjaannya) normal satu rumah itu tujuh hari dengan pekerja 7 tapi tergantung situasi di lapangan. Tapi estimasi kita 7 hari, karena ini kan tidak ada upah, cuman uang makan karena swakelola," ujar Andi.

Kendala yang sering dihadapi di lapangan yakni verifikasi penerima bantuan rumah tidak layak huni. Data yang menjadi acuan yaitu data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hanya saja, saat dikroscek kembali di lapangan ternyata orang yang masuk dalam daftar penerima bantuan RTLH, banyak yang ekonomi sudah meningkat. Termasuk kondisi rumahnya sudah bagus.

Ketika data P3KE dari pusat masuk, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan melakukan verifikasi ulang. Hal tersebut untuk memastikan bahwa penerima bantuan sesuai kriteria dan tepat sasaran.

Kendati kata Andi, target 1.010 rehabilitasi rumah tidak layak huni akan rampung semuanya dalam satu tahun.

"Kita masih optimis ini bisa tercapai, target kita tahun ini," tutupnya. 

[RWT | ADV PROKOM KUKAR]