Kaltimtoday.co, Samarinda - Pedagang kaki lima (PKL) menilai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, Andi Harun-Rusmadi, tidak  memberikan peningkatan kesejahteraan selama satu tahun terakhir. Justru sebaliknya, beberapa di antara mereka mengaku semakin sulit karena digusur tanpa diberikan solusi.

Abdurrahman (35), pedagang yang sehari-hari berjualan bubur di kawasan Jalan Cendana, belakang Islamic Center, mengatakan pendapatannya semakin seret.

Jika sebelumnya sehari bisa mengantongi pendapatan Rp 150-200 ribu, kini hanya berkisar Rp 50 ribu. 

Seretnya pendapatan itu dialami Abdurrahman setelah Satpol PP Samarinda menggusur tempat berjualan PKL di kawasan tersebut.

"Katanya penataan tapi faktanya digusur. Sama sekali nggak boleh jualan. Nggak ada solusi dan tanggungjawabnya untuk kami," kata Abdurrahman, ditemui di lokasi jualannya, (Rabu (2/3/2022). 

"Padahal dulu kami berharap tetap dibolehkan berjualan. Kalau tidak boleh di sini, ya ditempatkan di tempat seharusnya supaya bisa tetap berjualan, kami jaga kebersihan," tuturnya.

Saat ditanya kepemimpinan Andi Harun-Rusmadi, dia menyebut tidak puas. Dirinya mengaku kecewa karena PKL diperlakukan tidak manusiawi.

"Yang gaji kita-kita (rakyat). Mereka enak makan gaji bulanan. Makan duit rakyat, seharusnya kembali ke rakyat. Pikirkan bagaimana rakyatnya ini enak, dikasih tempat berjualan," keluhnya. 

Senada, Iramayanti (38), pedagang Coto Makassar, sambil bersungut-sungut juga mengaku keuangannya semakin memburuk. Tempat berjualannya sehari-hari di kawasan Jalan Cendana belakang Islamic Center sejak tiga bulan lalu dilarang. Ia terpaksa pindah. Di tempat yang baru di Jalan Banggeris, dia mengaku pembeli benar-benar sepi. Belum lagi dia harus membayar uang sewa Rp 1 juta per bulan.

Jika sebelumnya Iramayanti sehari bisa mengantongi keuntungan hingga Rp 200 ribu. Kini, ia hanya bisa berharap balik modal. Syukur bisa dapat untung Rp 50-70 ribu sehari. 

"Sekarang semakin susah. Jualan sepi. Hanya berharap hasil untuk bisa makan hari itu saja," ucap Iramayanti.

Ia pun membandingkan wali kota Samarinda sebelumnya, Syaharie Jaang, yang masih membolehkan PKL berjualan di kawasan tersebut dengan syarat menjaga kebersihan.

"Waktu mau naik 'permisi bu', janjinya ini itu. Sekarang dilihat saja enggak. Kami di sini berjualan bukan untuk kaya. Tapi buat makan sehari-hari. Kami digusur nggak ada solusi, sama saja mematikan piring nasi kami," seloroh dia.

Berikan solusi supaya PKL tetap berjualan

Sejak setahun memimpin Samarinda, Andi Harun-Rusmadi, gencar mengerahkan Satpol PP untuk melakukan penertiban PKL. Terutama PKL yang selama ini berjualan di kawasan terlarang, seperti badan jalan dan atas parit.

Andi Harun menegaskan, penertiban PKL itu dilakukan untuk menjaga keindahan dan ketertiban di Samarinda. Dalam beberapa kesempatan, Andi Harun menyatakan akan menyiapkan tempat untuk relokasi PKL yang ditertibkan tersebut. 

Meski begitu, Pengurus Ikatan Pedagang Tepian Mahakam (IPTM) Mis Heldy Zahri menilai, kebijakan Andi Harun-Rusmadi untuk menata PKL masih belum terlihat. Justru kebijakan Andi Harun-Rusmadi yang ada saat ini hanya sebatas menggusur PKL.

Salah satu bukti nyata, sebut Mis Heldy Zahri adalah penggusuran PKL di kawasan Jalan Cendana,  belakang Islamic Center. PKL di kawasan itu digusur begitu saja tanpa diberikan solusi dari pemerintah.

"Saat pandemi begini ekonomi mereka sedang terpuruk. Berilah kesempatan supaya PKL punya peluang mencari rezeki. Kalau nggak boleh berjualan di sana, ke mana mereka harus berjualan. Carikan tempat supaya tidak dikejar-kejar Satpol PP terus," kata Heldy.

PKL, kata Heldy, siap dibina. Artinya, ikut instruksi pemerintah. Seperti PKL Tepian Mahakam di depan kantor gubernur, Jalan Gajah Mada.

Meski pendapatan mereka turun drastis. Dari sebelumnya pendapatan Rp 500-1 juta, kini sehari hanya Rp 20-100 ribu, PKL di kawasan itu berjualan mengikuti tata tertib. PKL komitmen menjaga kebersihan, bahkan ikut merawat keindahan taman.  Pemerintah tinggal memantau.

"PKL tidak ingin kehilangan rezeki. Kalau diatur, pasti nurut, apalagi kalau dibina," tuturnya. 

Dia mengungkapkan, sejumlah perusahaan perbankan membuka tangan untuk memberikan pendampingan terhadap PKL. Salah satunya BPD Kaltimtara. Pemerintah, sebut dia, mestinya menyambut tawaran itu.

"Kami berterima kasih dengan BPD Kaltimtara ada CSR untuk membina PKL. Tapi masih ada PKL lain yang belum dibina. Kewajiban pemerintah carikan solusi pembinaan untuk PKL itu," katanya.

[TOS]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.