Kaltimtoday.co - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa biaya yang dialokasikan untuk pelaksanaan retret kepala daerah masih berada dalam batas kewajaran. Menurutnya, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepala daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Jika ada yang mempertanyakan biayanya, itu sangat wajar. Retret ini demi menjaga keamanan pengelolaan Rp 3.600 triliun APBN dan Rp 1.300 triliun APBD. Mengawal ribuan triliun dana publik adalah tanggung jawab besar," ujar Bima dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

Bima menekankan bahwa tata kelola anggaran merupakan aspek krusial dalam pemerintahan. Oleh karena itu, retret ini akan menghadirkan pemateri dari berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI (Polri), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kita akan membahas bagaimana mengelola APBN dan APBD secara efektif, transparan, dan akuntabel," jelas Bima mengenai salah satu fokus utama dalam retret kepala daerah.

Selain itu, retret juga akan mencakup pembahasan mengenai ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Tujuannya adalah membentuk kepala daerah yang berperan sebagai pemersatu dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat.

Agenda lainnya adalah pemaparan tugas pokok kepala daerah, mengingat tidak semua kepala daerah terpilih memiliki latar belakang di bidang pemerintahan.

Retret kepala daerah ini akan diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025 dan diikuti oleh kepala daerah hasil Pilkada 2024. Sementara itu, wakil kepala daerah hanya akan menghadiri sesi penutupan pada 27-28 Februari.

Bima menekankan bahwa investasi dalam pembekalan kepala daerah ini sangat sepadan dengan manfaatnya.

"Para kepala daerah adalah garda terdepan dalam pemerintahan daerah. Mereka membutuhkan wawasan yang luas untuk menjalankan tugas dengan optimal," tutupnya.

[RWT]