Kaltim
Sebut Jokowi Terlalu Ambis, Greenpeace: Pemindahan IKN Terkesan Terburu-Buru
Kaltimtoday.co - Presiden Jokowi tuai kritik soal ketersediaan air bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Kritik ini mencuat karena dianggap tidak mempertimbangkan ketersediaan air di wilayah tersebut.
Bahkan, Jokowi dinilai terlalu ambisius dalam memindahkan ibu kota tanpa solusi yang jelas untuk mengatasi krisis air akibat deforestasi yang masif.
Fokus Pemerintah Dipertanyakan
Arie Rompas selaku Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah justru lebih banyak membahas proses politik daripada pelestarian lingkungan dalam siaran langsung Instagram bersama @independenid pada Rabu (17/7/2024).
"Kami melihat lebih banyak proses politik dan ambisi pemerintahan Jokowi untuk memindahkan IKN sehingga semuanya terkesan dilakukan terburu-buru. Akibatnya, ini menjadi persoalan yang sedang dihadapi sekarang ini yang berkaitan dengan kondisi ketersediaan airnya," ungkapnya, dikutip Suara.
Dampak Deforestasi dan Krisis Iklim
Arie menyebutkan bahwa sebelum pembangunan IKN dimulai, Kaltim sudah mengalami penurunan ketersediaan air. Penyebab utamanya adalah krisis iklim serta pembabatan hutan yang luas, digantikan dengan lahan perkebunan sawit dan pertambangan.
"Ketersediaan air itu akan melimpah jika hutan masih bagus. Sedangkan di lokasi itu sudah terjadi deforestasi, kawasan hutan sudah diubah menjadi sebagian menjadi sawit dan juga tambang. Sehingga memang kondisi air di lokasi itu sudah sangat berubah," pungkas Arie.
Dampak Terhadap Masyarakat Sekitar
Krisis air diprediksi akan semakin parah jika pemerintah tidak menangani masalah ini dengan serius. Mulainya perpindahan ASN yang berkantor di IKN akan memperburuk situasi karena ketersediaan air yang tidak mencukupi.
Masyarakat sekitar IKN harus berbagi air bersih dengan pemerintah yang masih melakukan pembangunan.
"Masih ada kebutuhan air untuk pembangunan infrastruktur. Karena mereka membutuhkan air, sehingga dibangunlah beberapa waduk yang kemudian menciptakan konflik air dengan masyarakat, karena masyarakat di sekitar situ masih menggunakan air sungai," tuturnya.
Pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan pelestarian lingkungan untuk memastikan keberlanjutan ketersediaan air bagi masyarakat setempat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana DPR Berikan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi
- Pemprov Kaltim Siap Tegas, Hotel yang Tidak Mendukung Produk UMKM Bakal Dihindari untuk Acara Pemerintah
- Hampir 100 Produk Hukum Dihasilkan Tiap Hari, Pj Gubernur Kaltim: Cabut Perda yang Bertentangan dengan Aturan Pusat
- Kemendagri Dorong Keselarasan Produk Hukum Daerah dengan Regulasi Nasional
- Rapat Mendadak Baleg DPR Bahas Revisi UU Minerba, Jaringan Masyarakat Sipil Angkat Suara