Kaltimtoday.co, Tenggarong— Sejak menjabat sebagai Plt Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2017 lalu. Edi Damansyah serius menangani masalah kemiskinan, dalam jangka beberapa tahun angka kemiskinan kian menurun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim). Pada 2017 proporsi penduduk miskin di Kukar sebesar 7,57 persen. Tahun berikutnya menurun menjadi 7,41 persen, kemudian 2019 kembali turun menjadi 7,20 persen. Penurunan angka kemiskinan didasari berbagai kebijakan dan sinergitas organisasi perangkat daerah (OPD) Kukar.

Kendati, semenjak wabah Covid-19 melanda dunia termasuk di Indonesia. Seiring adanya wabah tersebut, angka kemiskinan mengalami peningkatan. Akibatnya, pada 2020 angka kemiskinan di Kukar naik menjadi 7,31 persen, kemudian 2021 sebesar 7,99.persen.

Diketahui, persentase angka kemiskinan nasional saat itu mencapai 10,14 persen.  September 2021 angka kemiskinan nasional 9,71 persen.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Saipul Bahri mengatakan, persoalan kemiskinan memang menjadi persoalan serius dan atensi khusus sejak kepemimpinan Bupati Edi Damansyah. 

Jika melihat kondisi kemiskinan suatu daerah, harus dilihat data secara utuh dengan membandingkan jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan.

"Apabila membanding data kemiskinan antar daerah, maka disajikan dengan uraian proporsi atau persentase terhadap total keseluruhan penduduk," ucap Saipul, Rabu (25/5/2022).

Sementara di Kukar data kemiskinan tahun 2021 sebesar 7,99.persen, angka ini lebih rendah daripada Paser 9,73 persen, Kutai Timur 9,81 persen, Kutai Barat sebesar 10,24 persen dan Mahakam Ulu 11,90 persen. 

“Secara nasional, angka penduduk miskin di Kukar masih lebih rendah,” tambahnya.

Menurutnya, kemiskinan terbagi dua yaitu relatif dan absolut. Kukar sendiri, banyak penduduk miskin relatif. Maksudnya, mereka sebenarnya tergolong mampu. Hanya saja, lantaran masuk dalam sejumlah indikator kemiskinan yang sudah menjadi standar ukur, maka penduduk tersebut turut menjadi penyumbang angka kemiskinan.

“Misalnya saja, karena rumahnya berada di bibir sungai dan tidak memiliki sanitasi yang baik. Padahal persoalan sanitasi juga masuk dalam indikator mengukur kemiskinan,” lanjutnya.

Sejumlah kebijakan Pemkab Kukar untuk mengentaskan kemiskinan di Kukar, secara umum ada dua yakni pemberdayaan dan bantuan langsung. Pemberdayaan menyasar usia dan warga yang masih produktif. Dengan menyesuaikan potensi dan kebutuhan masing-masing, seperti pelatihan UMKM, pendidikan dan lainnya.

Sedangkan bantuan langsung menyasar warga yang tidak produktif seperti lansia, warga yang cacat permanen, mengalami gangguan kejiwaan dan lainnya.

 “Maka yang seperti ini akan kita beri bantuan langsung. Seperti peralatan kesehatan atau lainnya sesuai kebutuhan,” tutupnya.

[SUP | NON | ADV DISKOMINFO KUKAR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.