Kaltimtoday.co - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa pemerintah akan menyaring ulang sasaran penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu poin krusial dalam evaluasi kali ini adalah meninjau kembali jatah bantuan untuk sekolah-sekolah elite yang dinilai secara ekonomi tidak terlalu membutuhkan bantuan pangan dari negara.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari pembenahan besar-besaran agar anggaran MBG tepat sasaran. Pemerintah mengakui saat ini masih terjadi ketimpangan di lapangan, di mana ada kelompok masyarakat kurang mampu yang belum tersentuh bantuan, sementara pihak yang tergolong kaya justru sudah menikmatinya.

"Dalam rangka perbaikan kita perlu refocusing, agar penerima manfaat ini tepat. Misalnya, sekolah-sekolah yang bagus ini akan dilakukan langsung 1 bulan ini. Sekolah-sekolah yang elite memang tidak memerlukan makan bergizi, tentu nanti akan dilihat. Yang memerlukan belum dapat, tetapi yang tidak perlu dapat," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Anggaran Dialihkan untuk Wilayah 3T

Zulhas menjelaskan, hasil evaluasi dalam satu bulan ke depan ini akan dijadikan dasar untuk mengalihkan fokus penyaluran program, terutama bagi anak-anak dan masyarakat yang berada di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Penataan ulang ini menjadi agenda utama agar uang negara benar-benar memberikan dampak maksimal bagi gizi anak-anak yang membutuhkan.

Selain mencoret sekolah elite yang salah sasaran, pemerintah juga memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat pengawasan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai garda terdepan program ini.

Zulhas memberikan peringatan keras terkait aspek higienis, mulai dari kebersihan makanan, sanitasi dapur, hingga sterilisasi alat masak. Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi atau ampun bagi pengelola dapur umum yang lalai dan mengabaikan standar keamanan pangan hingga memicu kasus keracunan.

"Walaupun satu (penerima MBG), tidak boleh lagi ada yang keracunan. Oleh karena itu, akan fokus ke sini dalam 1 bulan ini. Nanti dilihat lagi (dalam) 1 bulan," tegas Ketua Umum PAN tersebut.

Haramkan Dapur MBG Belanja Bahan Baku dari Luar Daerah

Persoalan lain yang ikut dibongkar Zulhas adalah masalah rantai pasok makanan. Ia menyayangkan adanya temuan di mana pengelola dapur SPPG kedapatan membeli bahan baku dari luar daerah. Padahal, cita-cita awal program MBG ini dirancang untuk menghidupkan ekonomi pedesaan.

Ke depan, Zulhas mewajibkan seluruh dapur umum MBG untuk berbelanja kebutuhan pangan dari wilayah setempat. Caranya dengan menggandeng jaringan petani lokal, Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pelaku UMKM kelurahan.

"Tata kelolanya SPPG itu harus mengambil bahan bakunya dari desa tersebut, dari tempat tersebut, Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, UMKM, atau usaha desa lainnya. Oleh karena itu, SPPG itu mesti supplier-nya banyak," pungkasnya.

[RWT]