Kaltimtoday.co, Tenggarong - Sembilan desa di Kutai Kartanegara (Kukar) masuk dalam rencana program elektrifikasi PT PLN pada 2027.  Kehadiran PLN nantinya tidak sekadar menambah akses listrik, tetapi juga memperkuat fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal yang telah dibangun pemerintah daerah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, rencana tersebut dibahas dalam audiensi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bidang kelistrikan di Jakarta. Pertemuan itu difasilitasi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) untuk membahas penyediaan listrik bagi sejumlah desa di Kukar.

Dalam pembahasan tersebut, sembilan desa disebut akan mendapat intervensi PLN pada 2027.

“Memang pada 2027 itu direncanakan ada sembilan desa yang akan mendapatkan intervensi dari PLN terkait dengan listrik desa ini,” kata Aulia, Kamis (17/9/2026).

Sembilan desa itu berada di tiga kecamatan, yakni Anggana, Muara Kaman, dan Muara Wis. Desa yang masuk dalam rencana tersebut meliputi Sepatin, Tunjungan, Menamang Kiri, Menamang Kanan, Kupang Baru, Liang Buaya, Muara Enggelam, dan Enggelam.

Namun, sebelum rencana intervensi PLN tersebut, Pemkab Kukar telah lebih dulu membangun PLTS Komunal di desa-desa tersebut. Karena itu, diharapkan program elektrifikasi PLN dapat disinergikan dengan infrastruktur yang sudah tersedia.

“Akan tetapi kami menyampaikan bahwa sebenarnya di kesembilan desa ini pemerintah daerah sudah melaksanakan intervensi dalam bentuk pembangunan PLTS Komunal di sana,” ungkap Aulia.

Kapasitas PLTS Komunal yang dibangun pemerintah saat ini berkisar 40-60 kilowatt peak (kWp). Kapasitas tersebut masih terbatas untuk menopang seluruh kebutuhan listrik rumah tangga.

Keterbatasan kapasitas membuat pemanfaatan listrik di masyarakat sejauh ini lebih banyak untuk kebutuhan penerangan. Peralatan seperti televisi masih dapat digunakan, sementara kebutuhan daya untuk peralatan rumah tangga lainnya belum sepenuhnya terpenuhi.

“Di masyarakat itu penggunaannya ini hanya cukup untuk penerangan. Hanya untuk penerangan beberapa titik, cukup untuk nyalakan TV, mungkin kulkas masih belum cukup,” tuturnya.

Dengan masuknya PLN, ia berharap kapasitas layanan listrik di sembilan desa tersebut meningkat. Masyarakat diharapkan nantinya dapat menggunakan listrik bukan hanya untuk penerangan, tetapi juga mencukupi kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Nah ini nanti dengan masuknya PLN, intervensi dari PLN kita berharap ini bisa mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga warga masyarakat kita yang ada di sana,” kata Aulia.

Pemerintah dan PLN juga telah membicarakan peluang sinergi dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah keberlanjutan PLTS Komunal yang telah dibangun pemerintah daerah setelah program PLN berjalan.

Ia berharap pembangunan maupun pengelolaan infrastruktur kelistrikan tidak dilakukan secara terpisah antara pemerintah daerah dan PLN.

“Kami berharap PLN tidak jalan sendiri, pemerintah daerah itu berjalan sendiri,” harapnya.

Untuk pola kerja samanya, Pemkab Kukar masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut. Salah satu opsi yang terbuka ialah kerja sama operasional (KSO), termasuk skema lain yang memungkinkan infrastruktur yang sudah dibangun tetap dimanfaatkan.

“Jadi harapan kami PLTS yang sudah terbangun ini, apalagi PLN juga intervensinya dalam bentuk pembangunan PLTS, maka kita berharap PLTS yang sudah kita bangun inilah yang dikuatkan oleh PLN. Terkait dengan prosesnya nanti, bisa kita KSO atau apapun itu,” ucap Aulia.

Program elektrifikasi tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di desa-desa yang selama ini belum memperoleh layanan listrik secara optimal.

“Tapi bagi kami, pemerintah daerah, adalah bagaimana kualitas kesejahteraan dan kualitas hidup warga masyarakat kita yang ada di desa itu bisa kita tingkatkan,” tandasnya.

[RWT]