Kaltimtoday.co, Tenggarong - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat paripurna laporan Badan Anggaran (Banggar) sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama terhadap rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2025, Selasa (23/9/2025).

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, dan dihadiri Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri.

APBD Perubahan 2025 mengalami penurunan akibat penyesuaian proyeksi pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer dari pusat, hingga hilangnya penerimaan dari program sertifikat tanah PTSL.

Faktor lain yang turut berpengaruh yakni sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi, instruksi presiden soal efisiensi belanja, adanya pemungutan suara ulang Pilkada 2025, serta penyesuaian SiLPA hasil audit BPK RI.

Dengan kondisi defisit, kata Rasid, belanja daerah difokuskan pada sektor prioritas. Infrastruktur, pendidikan, dan penyaluran beasiswa menjadi beberapa program yang tetap dipertahankan.

“Fokusnya menyiasati kondisi defisit. Banyak kegiatan yang harus diseleksi ulang, tapi infrastruktur dan pendidikan khususnya beasiswa tetap jadi prioritas,” kata Rasid.

Dalam laporan Banggar, belanja daerah yang semula Rp12 triliun, turun menjadi Rp11,3 triliun. 

“KUA-PPAS APBD-P yang disepakati Rp11,3 triliun,” sambungnya.

DPRD Kukar juga menyoroti rencana penyertaan modal untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hampir seluruh fraksi menolak karena dinilai tidak mendesak di tengah kondisi defisit. 

“Anggaran Rp21 miliar itu sementara tidak dialokasikan, mungkin ke 2026,” terang Rasid.

Ia menambahkan, pengesahan APBD Perubahan ditargetkan rampung pada akhir September.

“Deadlinenya akhir September. Kita terus koordinasi dan rapat Banggar. Kalau sudah tidak ada permasalahan, segera kita sahkan,” tandasnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]