Kaltimtoday.co - Rencana penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk merealisasikan program makan siang gratis oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menuai kritik keras dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan pemerhati pendidikan.

Gagasan penggunaan dana BOSP untuk program makan siang gratis pertama kali dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Airlangga Hartarto, saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2, Curug-Tangerang, Banten beberapa hari lalu.

Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum resmi mengumumkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, pemerintah telah membahas program ini.

Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menilai rencana penggunaan dana BOSP untuk membiayai program makan siang gratis adalah ketidakberpihakan pada layanan pendidikan yang adil dan berkualitas. Menurutnya, pernyataan Airlangga tersebut menunjukkan kegagalan dalam memahami tujuan kebijakan dana BOSP.

Dana BOS adalah program pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta. FSGI menegaskan bahwa total dana BOS yang digelontorkan pemerintah ke sekolah-sekolah saat ini adalah Rp59,09 triliun/tahun, sementara anggaran makan siang gratis mencapai Rp450 triliun/tahun.

FSGI lebih memilih anggaran ratusan triliun untuk makan siang gratis digunakan untuk membangun SMA dan SMK Negeri, serta menambah jumlah guru. Mereka mendesak pemerintah untuk membuka akses yang lebih luas untuk anak Indonesia bersekolah di jenjang yang lebih tinggi.

“FSGI mendorong Pemerintahan yang baru untuk membuka akses yang lebih luas untuk anak Indonesia bersekolah dijenjang yang lebih tinggi, mengingat Angkatan kerja Indonesia saat ini didominasi lebih dari 50% lulusan SD dan SMP. Minimnya SMP, SMA dan SMKN dihampir seluruh wilayah Indonesia mengakibatkan munculnya berbagai masalah ketika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubadi Matraji meminta pemerintah untuk tidak gegabah dalam mengimplementasikan program ini. Ubadi menekankan bahwa anggaran pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk makan siang gratis.

“Anggaran pendidikan yang lain kehabisan dana tidak ada alokasi bagaimana alokasi untu, gaji guru , bagaimana alokasi untuk meningkatkan akses, bagaimana alokasi untuk meningkatkan kualitas, itu tidak ada jatahnya, Oleh karena itu jangan menggunakan anggaran pendidikan untuk makan siang gratis,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menolak wacana makan siang gratis dengan dana BOSP, karena menurutnya rencana tersebut tidak didasari kajian yang lengkap dan benar.

Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo, yang merupakan salah satu partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran, mengatakan program makan siang gratis ini akan menggunakan sumber pendapatan baru, bukan dari dana BOSP. Hal ini telah dibahas dalam koalisi partai politik Koalisi Indonesia Maju dan Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional Prabowo-Gibran.

[TOS | VOA]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp