Pendidikan
Sistem Zonasi Disdikbud Kaltim Berimplikasi ke Pembatasan Asrama, Komite SMAN 10 Samarinda Sebut Bakal Sulit Bayar Pengelola dan Operasional
Kaltimtoday.co, Samarinda - Komite SMAN 10 Samarinda angkat bicara terkait kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim soal sistem zonasi yang dinilai berdampak pada pembatasan asrama sekolah. Pihaknya meyakini, kebijakan tersebut akan membuat sekolah sulit untuk honor pengelola serta biaya operasional asrama.
Komite SMAN 10 Samarinda bersama wali murid melakukan konferensi pers berkaitan dengan kebijakan tersebut. Mereka ingin pemerintah lebih bijak dan mempertimbangkan untuk memberikan solusi kepada sekolah yang terdampak.
Ketua Komite SMAN Samarinda, Insan Kamil menjelaskan, implikasi dari kebijakan tersebut akan berdampak pada sulitnya pembayaran honor pengelola dan juga biaya operasional.
"Ada 33 orang pengelola yang menggantungkan dapurnya di sekolah ini selama puluhan tahun," kata Kamil pada Sabtu (27/4/2024) di SMAN 10 Samarinda.
Jika honor tidak dibayarkan kepada puluhan pengelola itu, Kamil menilai ke depannya asrama SMAN 10 Samarinda menjadi tidak terurus.
"Jika tidak ada yang mengurusi, maka kami tidak bisa menerima peserta asrama," tegasnya.
Ia menambahkan, asrama sekolah SMAN 10 Samarinda diisi sebanyak ratusan siswa dari luar daerah. Seperti Berau, Penajam Paser Utara, Tenggarong, Balikpapan, dan lain sebagainya.
"100 persen penghuni asrama adalah di luar zonasi kami, 50 persen itu di luar Samarinda," ungkap Kamil.
Dalam konferensi pers tersebut, pihak wali murid juga menyampaikan keluhannya terhadap sistem zonasi yang diberlakukan oleh Disdikbud Kaltim. Mereka menganggap, asrama SMAN 10 Samarinda menjadi solusi yang tepat untuk mempercayakan anaknya tinggal di sana. Mengingat, SMAN 10 Samarinda memiliki sarana dan prasarana dengan kualitas yang cukup baik.
"Memang kepala dinas tidak menutup asrama, hanya pembatasan saja. Tapi, lama kelamaan asrama ini akan tutup, karena kami tidak bisa membayar pengelola, dan tidak bisa menerima peserta dari luar daerah karena sistem zonasi," tutupnya.
[RWT]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Tingkatkan Kualitas Riset, BRIDA Kaltim Gencar Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Luar Negeri
- Pj Gubernur Kaltim Soroti Penanganan Kasus Muara Kate, Akan Bangun Komunikasi dengan Polda dan 48 Inspektur Tambang
- Pj Gubernur Kaltim Umumkan Kenaikan UMSK 2025 di 7 Kabupaten/Kota, Kota Bontang Catat Upah Sektoral Tertinggi
- Sudah 30 Hari Kasus Muara Kate Tanpa Kejelasan, Koalisi Masyarakat Sipil Kembali Desak Pj Gubernur Kaltim Bertindak
- Dengar Aspirasi Petani Kaltim, Sarifah Suraidah Janji Perjuangkan Stabilitas Harga Pupuk