Kaltimtoday.co, Balikpapan - Komisi III DPRD Balikpapan berencana akan berkonsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, terkait proyek pengendali banjir DAS Ampal yang dikerjakan oleh PT. Fahreza Duta Perkasa.

"Kami berencana akan berkonsultasi dengan KPK terkait proyek DAS Ampal. Hal ini dilakukan hasil rekomendasi rapat internal komisi III DPRD Balikpapan," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Fadlianoor ketika diwawancarai wartawan, usai rapat di gedung parlemen, Senin (3/4/2023).

Dia menjelaskan, dalam waktu dekat ini pihaknya juga berencana akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Inspektorat, Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

"Yang jelas ada beberapa dinas dan di luar dari PT Fahreza Duta Perkasa sebagai kontraktor pelaksana proyek tersebut," terangnya.

Dia menyampaikan, bahwa ada beberapa hal menjadi alasan Komisi III DPRD Balikpapan untuk melakukan konsultasi dengan KPK. Di antaranya terkait keterlambatan pengerjaan proyek tersebut dan teknis di lapangan.

"Banyak temuan dari kami, yang jelas banyak sekali temuan. Contohnya jalan di depan Global Sport yang tengah dikerjakan. Di mana yang seharusnya belum dibuka, tapi malah dibuka," kata politisi partai PDIP ini.

Fadlianoor menuturkan, sejatinya akses jalan depan Global Sprot belum bisa dibuka. Dia pun mengingatkan bahayanya jika Global Sport dibuka sebelum waktunya.

"Kalau ada kecelakaan, siapa yang akan bertanggung jawab. Kemudian apa gunanya akses jalan di Perum Pemda-Perum Wika dibuka, jika jalan depan Global Sport juga dibuka," ujarnya. 

Bahkan, dirinya yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) pernah menanyakan rincian anggaran Rp 17 miliar yang pernah diterima oleh PT Fahreza Duta Perkasa.

Pasalnya, lanjut dia, apakah sudah sesuai dengan yang digunakan oleh kontraktor. Bahkan terakhir update yang saya dapat, ada (pekerja) yang tidak digaji. Bagaimana mau cepat selesai kalau SDM-nya saja tidak ada.

"Pekerjanya di lapangan bisa dihitung alias hanya sedikit pekerja, padahal pekerjaan ini merupakan proyek strategis Pemerintah Kota Balikpapan," kesalnya.

Menurutnya, Komisi III DPRD sudah berupaya dalam mengawasi pekerjaan tersebut. Bahkan ada dua usulan dari Komisi III, mulai putus kontrak hingga Panitia Khusus (Pansus), namun di tolak. 

[RWT | ADV DPRD BALIKPAPAN]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.