Kaltimtoday.co, Bontang - Permasalahan tapal batas Kampung Sidrap belum ada titik temu. Hingga saat ini, Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan itu masih masuk di Kabupaten Kutai Timur. Padahal, Gubernur Kaltim, Isran Noor pada saat Rakor DPD Nasdem Oktober 2021 lalu telah menegaskan bahwa Kampung Sidrap pasti menjadi bagian dari Bontang.

Di 2022 ini, komitmen yang disampaikan Gubernur Kaltim tersebut belum ada tindak lanjutnya. Sehingga saat Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Hadi Mulyadi berkunjung ke Bontang dalam rangka menghadiri acara pelantikan Serantai Bontang, Hadi langsung dimintai tanggapan.

"Kalau saya dari dulu, itu selesaikan secara adat," ujarnya sambil tertawa, Selasa (18/1/2022).

Menurutnya, permasalahan tapal batas Kampung Sidrap ini tergantung pandangannya. Jika  pandangannya sumber daya, maka harus dihitung secara ekonomis, sedangkan jika pandangannya pendekatan pelayanan masyarakat, cari yang memudahkan bagi masyarakat. 

Baca Juga: Lomba Debat Bahasa Tingkat SMA se-Bontang 2024, Tim SMA Vidatra dan SMA Negeri 1 Tampil sebagai Jawara

 

Baca Juga: Tingkatkan Ekonomi Petani dan Menarik Wisatawan, Bupati Kutim Dorong Agrowisata Sawah

Baca Juga: Antisipasi Basri-Najirah Tak Dapat Rekomendasi Partai, PHM Inisiatif Kumpulkan KTP Warga untuk Maju Independen

Baca Juga: Pastikan Nyalon Lagi, Najirah Ambil Formulir di PDIP

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Kata Aswar Mengenai Sosok Neni Moerniaeni: Pekerja Keras dan Kreatif Mengelola APBD

Baca Juga: Bontang Perketat Aturan Reklame Rokok Demi Predikat Kota Ramah Anak Utama

Baca Juga: Kuota Haji Bontang 2024 Turun, Simak Penjelasan dan Jadwal Keberangkatan Kloter 16

Baca Juga: Pelaku Pengetap Pertalite di Bontang Diamankan Polisi, Terancam 6 Tahun Penjara

Baca Juga: Peduli Kesehatan Masyarakat, PT Indexim Coalindo Kembali Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Kaliorang

Baca Juga: Kembalikan Formulir Pakai Sedan Kuning, Aswar Mantap Daftar Bacalon Wakil Wali Kota Bontang di Golkar

Baca Juga: Berbondong-bondong Ambil Formulir di Golkar, Muslimin: Elektabilitas Golkar Sudah Terbukti

Baca Juga: Ambil Formulir di Golkar, Aswar Mantap Hadapi Pilkada Bontang 2024

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Atasi Antrean Panjang akibat Sistem Bermasalah, PDAM Bontang Perpanjang Pembayaran

"Ini dua pendekatan yang harus dipadukan. Pendekatan pelayanan masyarakat dan pendekatan sumber daya. Biasanya, kalau daerah sengketa itu, ada sesuatu di dalamnya," kata Hadi.

Progres penyelesaian permasalahan tapal batas ini pun, lanjut Hadi, sejak dirinya masih duduk di DPRD Kaltim, hingga kini menjabat Wakil Gubernur Kaltim, masih belum selesai. Untuk percepatan pun, Hadi menyerahkan semuanya ke Pemerintah Kabupaten Kutim dan Pemerintah Kota Bontang.

"Kalau provinsi kan hanya fasilitasi saja," imbuhnya.

Jadi kan ini, sambungnya, persoalan sumber daya dan perekonomian. Dimana-mana, kata Hadi jika ada daerah perbatasan yang akan jadi pembicaraan utamanya itu sumber daya dan ekonomi. Tapi, semangatnya sebenarnya pelayanan kepada masyarakat. 

"Kami serahkan Bontang dan Kutim untuk bermusyawarah,"ucapnya.

Hadi mengatakan, jika pendekatannya pelayanan masyarakat, mestinya ke Bontang. Tapi jika ekonomi, Hadi menyarankan untuk dihitung terlebih dahulu agar tidak ada yang dirugikan. 

"Kalau saya, lebih cenderung pada pelayanan masyarakat (Bontang), silakan tafsirkan sendiri," tutupnya.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.