Kaltimtoday.co, Penajam - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, menggambarkan momen perayaan HUT PPU yang ke-22 sebagai panggung evaluasi menyeluruh terhadap kemajuan dan tantangan yang dihadapi daerah ini. 

Saat ditemui usai menghadiri upacara HUT PPU ke-22 pada Minggu, (10/3/2024), Ketua DPRD PPU Syahrudin menyoroti berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dan diperbaiki demi kemajuan yang nyata.

"Saya atas nama Ketua DPRD PPU mengucapkan dirgahayu PPU. Selamat ulang tahun yang ke-22, semoga PPU semakin maju dan memberikan langkah-langkah progresif yang nyata. Apalagi dengan hadirnya IKN, tentu kita tidak boleh lagi berpangku tangan untuk mengisi rangkaian semua kegiatan yang ada di PPU ini," ungkap Syahrudin.

Dalam upaya untuk memajukan daerah dengan julukan Benuo Taka ini, Syahrudin menegaskan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pembangunan infrastruktur. 

Dia juga menekankan pentingnya pengembangan bidang olahraga dan seni budaya sebagai bagian dari strategi untuk mengisi kegiatan yang tersedia di PPU, terutama dengan hadirnya IKN yang menuntut percepatan dan inovasi dalam pembangunan.

"Kita majukan SDM dan hadirkan infrastruktur, untuk itu kita bergerak maju. Termasuk olahraga dan seni budaya harus kita galakkan supaya semuanya yang harus kita lakukan itu diupayakan hadirnya IKN tidak terlalu jauh tertinggal. Untuk itu, perlu kebersamaan, jadi semua stakeholder harus solid, tidak ada lagi yang tertinggal," tambahnya.

Lebih lanjut, Syahrudin mengingatkan agar pemangku kepentingan di PPU tidak terlena dengan serangkaian kegiatan seremonial yang bersifat euforia semata. Menurutnya, langkah-langkah progresif perlu diambil untuk membangun daerah ini secara berkelanjutan.

"Mudah-mudahan ini dimaknai pula oleh Pemda PPU, jangan terlalu banyak seremonial, kita butuh langkah progressif untuk membangun daerah ini. Saya kira ini penting untuk disampaikan supaya kita tidak terlena dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya euforia," tegas Syahrudin.

Dalam konteks pembangunan wilayah, Syahrudin menyoroti pentingnya pemekaran wilayah dan penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai langkah krusial yang harus segera dilakukan. Dia menekankan bahwa keterlambatan dalam menata wilayah dapat menghambat kemajuan komunal di PPU.

"Masih banyak tugas-tugas yang bisa kita lakukan, termasuk pemekaran wilayah harus kita lakukan. Kemudian RTRW perlu kita perteguh dan ini penting, karena nanti komunal kita terlambat menata wilayah kita," paparnya.

Syahrudin juga membahas kebijakan terkait penomoran desa dan peran Pemerintah Daerah dalam menata wilayah. Dia menyoroti perlunya penataan batas-batas wilayah dan kesiapan dalam menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di setiap kecamatan untuk menghindari masalah lingkungan yang dapat menghambat pembangunan.

"Karena kemarin disampaikan bahwa ada moratorium penomoran desa, tetapi setelah pemilu itu secara tidak langsung itu akan dicabut. Saya berharap sekali, pemerintah daerah yang harus melakukan penataan wilayah, karena kita sekarang sudah tertinggal. Kalau kita sibuk dengan kegiatan kita sendiri, akan tertinggal," jelasnya.

"Sekarang sudah ada anggarannya, dan pemerintah harus bergerak untuk melakukan tata kelola batas-batas wilayah. Kalau misalkan sudah hadir tujuh kecamatan yang kita rencanakan itu, begitu orang banyak sudah tertata dengan baik," lanjut Syahrudin.

Syahrudin menyampaikan pentingnya refleksi diri dan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di PPU. Dia menekankan bahwa penerimaan penghargaan seperti Adipura harus dijadikan sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kinerja, bukan sebagai alasan untuk berpuas diri.

"Adipura itu dijadikan introspeksi diri supaya lebih maju lagi. Kita berterima kasih sudah dihadiahi adipura, tetapi jangan dengan adanya penghargaan itu kita berbangga diri. Kita harus mengupayakan perbaikan-perbaikan secara konkret," pungkasnya.

Sebagai penutup, Ketua DPRD PPU mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi diri guna memastikan langkah-langkah untuk memajukan kabupaten tersebut benar-benar dapat terealisasi. 

Dia menegaskan komitmen Dewan untuk menjadi lembaga pengawas pemerintah yang progresif, memberikan peringatan yang diperlukan, dan memastikan pembangunan yang inklusif bagi seluruh masyarakat PPU.

"Sebagai lembaga pengawas pemerintah, saya tidak segan-segan mengingatkan. Kalau ada hal-hal yang kurang silakan disampaikan ke kita. Dengan hadirnya IKN, kami tidak mau ada yang dicederai. Kami mau dan butuh sebenarnya pembangunan yang ada di sini, tetapi kalau bisa dilakukan lah dengan cara persuasif bahwa masyarakat itu kita merdekakan dan fasilitasi untuk hidup layak," tandas Syahrudin.

[RWT | ADV DPRD PPU] 

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp