Kaltimtoday.co, Sangatta - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mempertanyakan insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menunggak.

Ketua IDI Kutim, dr. Agung Wiratmoko, SpOG melontarkan pertanyaan tersebut pada kegiatan audiensi dengan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.

Audiensi ini juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, dr Bahrani Hasanal yang mendampingi di ruang Arau, Kantor Sekretariat Pemkab Kutim, Kecamatan Sangatta Utara, Rabu (19/5/2021).

"Terkait insentif nakes yang melayani pasien Covid-19 yang belum terbayar sampai sekarang," ujar dr. Agung Wiratmoko.

Berdasarkan laporannya, insentif nakes belum terbayar sejak Agustus–Desember 2020.

Baca Juga: Kemenkes RI Apresiasi Peran PT Indexim Coalindo dalam Percepatan Penurunan Stunting

 

Baca Juga: Perkuat Promosi Kesehatan Masyarakat, PT Indexim Coalindo dan BLUD Puskesmas Kaliorang Kembali Gelar Cerdas Cermat Antarkader Posyandu

Baca Juga: Cerita Nor Ipansyah Warga Kutai Timur, Ubah Lahan Tidur Kembali Produktif

Baca Juga: DPK Kaltim Fasilitasi Bimtek Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip Covid-19

Baca Juga: Isran Noor Raih Dukungan Penuh di Kutai Timur

View this post on Instagram

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Dampingi Petani di Kutim Terapkan Biogas 

Baca Juga: Dukung Percepatan Penurunan Stunting, PT Indexim Coalindo Raih 2 Penghargaan Sekaligus dari Pemerintah

Baca Juga: KPK Ungkap Kerugian Negara Rp 319 Miliar dalam Kasus Pengadaan APD Covid-19

Baca Juga: SMPN 1 Kaubun dan SDN 006 Karangan Raih Adiwiyata Nasional

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Latih Budidaya Maggot bagi Kelompok Tani Hutan di Kutim

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Hijaukan Area Agrowisata Desa Bukit Makmur

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Bangun Gedung TK Madani di Desa Pengadan

 

Baca Juga: Gelaran Seni dan Kreasi Semarakkan Puncak Peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI di Desa Bangun Jaya

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menjawab hal tersebut, Kepala Dinkes Kutim, dr Bahrani Hasanal membenarkan adanya insentif yang belum sepenuhnya tersalur kepada nakes.

Dia mengatakan, ada beberapa kendala administrasi yang menyebabkan terhambatnya pencairan insentif.

"Sebelumnya itu, dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) diverifikasi, terus diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk diverifikasi lagi," ujarnya.

Selanjutnya, hasil rekapitulasi di Dinkes diserahkan ke BPKAD Kutim dan langsung dicairkan ke rekening nakes.

Kendati sejak September 2020, terjadi perubahan mekanisme dalam pencairan insentif yang sebelumnya menggunakan sistem offline, lalu menjadi online.

Perubahan mekanisme tersebut merujuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian.

"Mekanisme pengajuan insentifnya menggunakan aplikasi verifikasi online yang sudah ditetapkan dari pusat," tuturnya.

Kendala tersebut yang menyebabkan adanya keterlambatan pencairan insentif bagi nakes yang berada di wilayah yang sulit terjangkau sinyal.

Namun, Bahrani Hasanal memastikan insentif tersebut sedang diproses.

"Semoga insentif para nakes ini bisa segera dibayarkan dalam waktu dekat," tutupnya.

[El | NON]