Kaltimtoday.co, Sangatta - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mempertanyakan insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menunggak.

Ketua IDI Kutim, dr. Agung Wiratmoko, SpOG melontarkan pertanyaan tersebut pada kegiatan audiensi dengan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.

Audiensi ini juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, dr Bahrani Hasanal yang mendampingi di ruang Arau, Kantor Sekretariat Pemkab Kutim, Kecamatan Sangatta Utara, Rabu (19/5/2021).

"Terkait insentif nakes yang melayani pasien Covid-19 yang belum terbayar sampai sekarang," ujar dr. Agung Wiratmoko.

Berdasarkan laporannya, insentif nakes belum terbayar sejak Agustus–Desember 2020.

Baca Juga: Perusahaan Dinilai Abaikan Hak Pekerja, Buruh Sawit PT Nala Padma Cadudas di Kutim Mogok Kerja

 

Baca Juga: Buaya Besar Teror Warga Kutim Saat Banjir, Bebek Peliharaan Jadi Santapan

Baca Juga: Semarakkan Bulan K3 Nasional, PT Indexim Coalindo Gelar Beragam Kegiatan

Baca Juga: Hindari Bentrok Kebijakan, Pemenuhan Nakes di Berau Masih Jadi PR Dinkes

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Latih Warga untuk Cegah dan Atasi Kebakaran

View this post on Instagram

Baca Juga: Kebijakan Merumahkan Nakes, Pemkab Berau Koordinasi dengan KemenPAN-RB

Baca Juga: Gerakkan Ekonomi Lokal, PT Indexim Coalindo Resmikan Pusat Kuliner Kaliorang

Baca Juga: Kasus Human Metapneumovirus (HMPV) Meningkat di Beberapa Negara, Termasuk Indonesia

Baca Juga: Apa Bedanya Gejala HMPV dengan Covid-19? Ini Penjelasannya

Baca Juga: Dukung Pendidikan Pelajar dan Mahasiswa, PT Indexim Coalindo Luncurkan Beasiswa INDESMART

Baca Juga: PT Indexim Coalindo dan Kodim Kutim Kolaborasi Bangun Sumur Bor di Baay dan Pengadan

Baca Juga: Donald Trump Tolak Gaji Presiden AS Rp6,2 Miliar, Ikuti Jejak Pemimpin Terkaya

 

Baca Juga: Konsisten Berdayakan Pelaku Usaha Olahan Pisang, PT Indexim Coalindo Raih Penghargaan di ISDA 2024

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menjawab hal tersebut, Kepala Dinkes Kutim, dr Bahrani Hasanal membenarkan adanya insentif yang belum sepenuhnya tersalur kepada nakes.

Dia mengatakan, ada beberapa kendala administrasi yang menyebabkan terhambatnya pencairan insentif.

"Sebelumnya itu, dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) diverifikasi, terus diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk diverifikasi lagi," ujarnya.

Selanjutnya, hasil rekapitulasi di Dinkes diserahkan ke BPKAD Kutim dan langsung dicairkan ke rekening nakes.

Kendati sejak September 2020, terjadi perubahan mekanisme dalam pencairan insentif yang sebelumnya menggunakan sistem offline, lalu menjadi online.

Perubahan mekanisme tersebut merujuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian.

"Mekanisme pengajuan insentifnya menggunakan aplikasi verifikasi online yang sudah ditetapkan dari pusat," tuturnya.

Kendala tersebut yang menyebabkan adanya keterlambatan pencairan insentif bagi nakes yang berada di wilayah yang sulit terjangkau sinyal.

Namun, Bahrani Hasanal memastikan insentif tersebut sedang diproses.

"Semoga insentif para nakes ini bisa segera dibayarkan dalam waktu dekat," tutupnya.

[El | NON]