Samarinda

Tanpa Aduan Warga, DLH Samarinda Tidak Bisa Tindak Tambang Ilegal

Kaltimtoday.co, Samarinda – Tambang batu bara ilegal kembali terjadi di kawasan Muang Dalam, Kelurahan Lempake, Samarinda Utara.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Nurrahmani menyatakan pihaknya belum bisa bergerak tanpa adanya aduan resmi warga terhadap aktivitas yang disebut-sebut merugikan warga sekitar.

Baca juga:  Barkati-Darlis Janjikan DOB Samarinda Seberang

“Kami selama ini sudah jalan. Cuman yang jadi masalah, pengembalian fungsi lingkungan itu kami harus tau siapa yang melakukannya? Masyarakat diam, bagaimana kami tau?” kata Nurrahmani, dilansir dari Suara.comĀ — Jaringan Kaltimtoday.co, Rabu (13/10/2021).

Perempuan yang akrab disapa Yama itu menuturkan, sepanjang masyarakat mengetahui siapa oknum dibalik aktivitas tambang diduga ilegal tersebut dan menginformasikan ke DLH Samarinda, ditegaskan olehnya, pihaknya akan coba mendekati pihak penambang untuk bisa mengembalikan fungsi lahan.

Baca juga:  Tahap Pertama Beasiswa Kaltim Tuntas dan Stimulan Segera Cair, Daftar Tunggu Terancam Batal

“Tidak ada komentar warga. Ditanya tidak tahu. Kalau kami menunjuk misalnya ada siapa disitu, selalu bilang tidak. Padahal kami (DLH) ingin mengundang bicara pemulihan lingkungan,” tambahnya.

Dia melanjutkan, dari informasi yang didapatnya sementara, pihak penambang diduga juga berangkat dari oknum masyarakat sendiri. Meski demikian, ditegaskannya bahwa DLH Samarinda tak memiliki wewenang perihal perizinan pertambangan di Samarinda.

Baca juga:  Daftar Peristiwa Blackout yang Pernah Melanda Kaltim

“Intinya, sepanjang kami tahu siapa yang melakukan kami akan panggil. Biar mafia tambang ilegal atau tidak, tidak masalah,” tegasnya.

Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Anwar Busra mengatakan tambang di Muang Dalam tersebut dipastikan ilegal.

Baca juga:  Rakor Teknis Pendaftaran Bapaslon Terlaksana, KPU Kaltim: Parpol dan KPU Samarinda Harus Sama-sama Proaktif

Ia mejelaskan, bahwa sebelumnya telah dibentuk tim antara ESDM Kaltim dengan instansi terkait guna menindaklanjuti temuan tersebut.

“Ya kalau ilegal itu, kemarin kan dengan Gakkum (penegak hukum) dari KLHK. Harusnya mereka (Gakkum) sebagai penegak hukum. Mereka yang menyampaikan ke pihak berwajib,” jelas Azwar Busra.

[TOS]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close