Kaltimtoday.co, Samarinda - Persoalan tarik ulur anggaran antar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda, dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum memasuki babak final. Meski begitu, Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat, enggan memaparkan rincian kebutuhan anggaran yang yang saat ini sedang tarik ulur dengan Pemkot Samarinda.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, mendekati pergantian hari, Selasa (03/09/2019) pukul 23.30 Wita. KPU kembali menyerahkan usulan anggarannya ke Pemkot Samarinda, berdasarkan hasil putusan rapat internal mereka.

Untuk diketahui, sudah empat kali KPU Samarinda, melakukan perubahan angka penyelenggaraan. Dari mulanya Rp 75 miliar. Turun menjadi Rp 73 miliar. Dan kembali berkurang hingga Rp 69 miliar. Kemudian berubah lagi menjadi Rp 61 miliar. Terakhir, Rp 57 miliar.

Namun angka usulan KPU itu pun masih menunggu jawaban dari Pemkot Samarinda.

Terpisah, Ketua DPRD Samarinda sementara Siswadi yang dikonfirmasi mengatakan, jika perhelatan pesta demokrasi yang jatuh pada lima tahun sekali ini, seharusnya memilki evaluasi secara kongkrit. Tidak hanya memberi sejumlah angka anggaran belaka.

"Jauh sebelumnya, saya sudah mengingatkan kepada ketua TAPD langsung bahkan ada ketua KPU mengenai itu agar jangan begini," ungkap politikus PDIP itu.

Permasalahan minimnya anggaran, kata Siswadi, pernah menjadi salah satu pengalamannya. Saat itu, perhelatan pesta demokrasi ini mengalami kekurangan tenaga kerja, karena berbenturan dengan permasalahan biaya.

"Dulu saya punya pengalaman. Kalau tidak ada yang mau mmenjaga TPS karena permasalahan honor," ungkapnya.

Jika membandingkan dengan jumlah anggaran yang sebelumnya, tentu hal ini bukan menjadi pertimbangan yang sangat baik. Pasalnya, perbedaan pada jumlah calon peserta akan berbanding lurus dengan kebutuhan yang diperlukan.

"Artinya yang tau persis itu pengguna anggaran dalam hal ini adalah KPU. KPU sebagai pengguna anggaran bisa dimintai presentasinya. Kali ini wajar wajar saja kenapa harus di rasionalisasi begitu," kata Siswadi.

Jika masih dalam kewajaran, yang tidak terlepas dari segi presentasi KPU. Baiknya jika kebutuhan anggaran tersebut bisa cepat diselesaikan.

"Penekanan dewan adalah harus memberikan limit maksimal. Jika menjadi Silva toh dikembalikan juga nantinya. Daripada kurang cari dana di mana lagi. Sementara pilkada kan harus terus berjalan," tutup Siswadi.

[JRO | TOS]