Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Samarinda sejak 5 Juli 2021 lalu dinilai sangat berdampak pada sektor ekonomi, seperti pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kebijakan PPKM Skala Mikro ini dilakukan sebagai upaya untuk memutuskan penyebaran mata rantai Covid-19. Namun, jika kasus Covid-19 tak kunjung mengalami penurunan, maka PPKM ini akan diperpanjang. Selama pemberlakuan ini, para pekerja non formal mengalami kesulitan karena sumber pendapatannya berkurang, sedangkan kebutuhan hidup setiap hari tetap berjalan.

Hal ini pun mendapatkan tanggapan dari Waki Ketua DPRD Samarinda, Subandi. Dia mengakui bahwa, dampak PPKM ini sangat berimbas pada para pelaku UMKM. Namun, di antara sektor kesehatan dan ekonomi harus berjalan beriringan, tidak bisa jika salah satunya diabaikan.

"Sejatinya kami memang dukung PPKM yang sudah diterbitkan Wali Kota Samarinda. Namun, di sisi lain ekonomi masyarakat juga sangat berdampak karena kegiatan seperti pasar malam dilarang beroperasi," ungkap Subandi.

Meski begitu, legislator asal PKS tersebut meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar mendata para pelaku UMKM yang terdampak sehingga bisa diberikan bantuan sebagai penyambung kebutuhan hidup di masa PPKM ini.

"Yang jelas mereka butuh support dana dari lembaga komersial maupun secara individu. Kami berharap Pemkot mencari solusinya, paling tidak kebutuhan dapurnya terpenuhi," harapnya.

[SDH | ADV]