Advertorial
Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah, Ketua DPRD PPU Tekankan Komitmen dan Inovasi
Kaltimtoday.co, Penajam - Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor menyoroti perlunya komitmen dan inovasi yang kuat dari Pemerintah Daerah (Pemda).
Menurut Syahrudin M Noor, PAD harus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2023 ini memiliki makna khusus karena rencananya IKN Nusantara akan membuka peluang transaksi baru yang berpotensi besar.
“Saya berharap setiap tahun ada peningkatan dan eskalasinya di tahun 2023 ini betul-betul meningkat seiring hadirnya IKN, karena banyak transaksi terutama masalah tanah BPHTB,” tuturnya.
Demi mencapai peningkatan tersebut, Syahrudin M Noor telah merumuskan langkah-langkah konkret untuk mendorong sektor retribusi dan pajak, yang dianggap memiliki peran vital dalam meningkatkan PAD.
“Kami berharap, semua komitmen yang punya leading sektor retribusi dan pajak, mereka berupaya berinovasi dan berkreasi, bukan hanya menunggu. Tidak bisa ditunggu saja, harus jemput bola,” jelasnya.
Dia mengatakan, ‘jemput bola' bukan sekadar istilah, tapi mantra perubahan. Kreativitas harus ditemukan dalam mengejar pendapatan yang lebih besar.
Syahrudin juga mengungkapkan pandangannya bahwa setiap kecamatan seharusnya memiliki pos pajak atau retribusi. Ini bukan hanya tentang angka pendapatan, tetapi juga tentang membentuk kesadaran dalam masyarakat.
“Saya berharap minimal masing-masing kecamatan dibangun pos pajak atau retribusi, jadi orang akan mendatangi pos pajak daerah itu,” tandasnya.
Dengan pendapatan yang lebih baik, diharapkan dapat menjadi pendorong bagi Pemda dan masyarakat setempat untuk bergerak maju, berkolaborasi, dan bersama-sama meraih masa depan yang lebih cerah.
[RWT | ADV DPRD PPU]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Pemerintah Alokasikan Rp 256 Triliun untuk Pembebasan PPN Kebutuhan Pokok
- Paket Kebijakan Ekonomi 2025 Resmi Diumumkan, Fokus pada Insentif dan Perpajakan
- Gapensi: Perluasan Basis Pajak Lebih Efektif daripada Kenaikan PPN 12 Persen
- Dispar Kukar Sumbang Rp 1,4 Miliar PAD dari Empat Tempat Wisata
- PPU Maksimalkan Pajak Burung Walet dan Reklame, Zona Khusus Disiapkan