Kaltimtoday.co, Samarinda - Penurunan pendapatan dalam Rancangan APBD Kaltim 2026 mulai memunculkan kekhawatiran soal ketahanan fiskal daerah. Tren tersebut dinilai bukan sekadar koreksi anggaran rutin, melainkan sinyal perlunya langkah korektif agar struktur keuangan daerah tidak semakin rapuh.

Dalam pembahasan awal di DPRD Kaltim, sejumlah fraksi menilai pemerintah daerah perlu melakukan reformasi menyeluruh pada strategi pendapatan. Salah satu sorotan disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Subandi.

Ia menekankan bahwa penurunan target pendapatan harus dibaca sebagai tanda bahaya fiskal yang membutuhkan kebijakan lebih progresif.

“Kondisi fiskal Kaltim menuntut arah kebijakan yang lebih berani. Pemerintah harus mampu membuka sumber PAD baru dan selektif dalam menetapkan program,” ujar Subandi.

Sejumlah potensi pendapatan dinilai masih terbuka lebar, namun belum tergarap optimal. PKS menilai sektor UMKM, pemanfaatan aset daerah, hingga digitalisasi layanan publik bisa menjadi tulang punggung baru PAD jika digarap secara sistematis.

Peluang ini, menurut mereka, dapat memberi dua dampak sekaligus: memperkuat keuangan daerah dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam situasi pengetatan anggaran, fraksi menegaskan agar pemerintah tidak menyentuh sektor layanan dasar. Pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan hingga pemberdayaan UMKM harus tetap masuk prioritas.

“Titik tekan anggaran harus berada pada penguatan masyarakat. Itu fondasi ketahanan ekonomi daerah,” kata Subandi.

Selain mencari sumber pendapatan baru, PKS menilai Pemprov perlu membenahi tata kelola pemungutan pajak dan retribusi. Potensi kebocoran dinilai masih terjadi, sehingga optimalisasi belum tercapai.

Mereka juga menyoroti ketergantungan Kaltim terhadap dana transfer pusat. Untuk menjaga stabilitas fiskal jangka panjang, kualitas program strategis perlu ditingkatkan agar indikator pembangunan yang menjadi acuan alokasi transfer dapat membaik.

“RAPBD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat integritas fiskal daerah,” pungkasnya.

[RWT | ADV DPRD KALTIM]