Kaltimtoday.co - Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam rangka transisi energi yang akan berdampak pada konsumsi batubara dalam negeri. Selain itu, Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor batubara dengan sekitar 75-80 persen dari produksinya diekspor ke berbagai negara seperti Tiongkok, India, dan Vietnam, yang juga berkomitmen untuk mengurangi konsumsi batubara guna mencapai target net zero emission (NZE)-nya.

Menurut Institute for Essential Services Reform (IESR), penting bagi Indonesia untuk mengantisipasi penurunan potensial dalam ekspor batubara dengan memastikan bahwa transisi energi berjalan dengan adil, mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan, serta melakukan pemantauan dampak penurunan konsumsi batubara terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, dalam seminar yang diadakan oleh IESR, memproyeksikan bahwa permintaan batubara dalam negeri akan mencapai puncaknya sekitar tahun 2025-2030, dan setelah itu akan mengalami penurunan yang signifikan. Demikian pula, tren permintaan ekspor batubara juga diperkirakan akan menurun setelah tahun 2025.

"Jika permintaan domestik dan ekspor batubara mengalami penurunan, produksi batubara juga akan turun. IESR memperkirakan bahwa Indonesia memiliki periode 5-10 tahun untuk mengadaptasi dengan melakukan transformasi ekonomi di daerah-daerah yang menghasilkan batubara, seiring dengan menurunnya produksi batubara yang dapat mempengaruhi permintaan baik di tingkat nasional maupun lokal," kata Fabby.

Dalam memastikan transisi energi yang adil, Fabby menekankan pentingnya memperhatikan tiga faktor kunci, yaitu hubungan ekonomi lokal dengan batubara, persiapan sumber daya manusia yang ada, dan perencanaan mitigasi yang mencakup opsi-opsi alternatif perekonomian yang dapat dikembangkan di daerah tersebut.

Ilham Surya, seorang Analis Kebijakan Lingkungan di IESR, menyatakan bahwa transisi energi akan berdampak pada daerah-daerah penghasil batubara di Indonesia, seperti Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan dan Kabupaten Paser di Kalimantan Timur. Menurut laporan IESR, kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar 50-70 persen di daerah ini selama dekade terakhir. Selain itu, pendapatan pemerintah (APBD) juga sangat tergantung pada dana bagi hasil (DBH) dari pajak dan royalti pertambangan batubara, mencapai hingga 20 persen di Muara Enim dan rata-rata 27 persen di Paser.

Ilham menegaskan perlunya transformasi ekonomi di daerah-daerah penghasil batubara untuk mengurangi ketergantungan pada sektor batubara. Kajian IESR menunjukkan beberapa sektor unggulan yang dapat dikembangkan, seperti sektor Jasa Keuangan, Manufaktur, dan Pendidikan di Kabupaten Paser, serta sektor Manufaktur dan Penyediaan Akomodasi serta Makan Minuman di Kabupaten Muara Enim.

Untuk memantau dampak transisi energi pada sektor batubara, IESR telah mengembangkan platform pelacakan dampak batubara atau Coal Impact Tracker. Platform ini melacak dampak batubara dari berbagai sektor seperti demografi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Terdapat tiga skenario masa depan batubara yang dianalisis, yaitu skenario BAU (Business as Usual), skenario Best Practice Policy (BPS), dan skenario System Dynamic yang dikembangkan bersama dengan Institut Teknologi Bandung. Platform ini masih dalam tahap pengembangan dan dijadwalkan akan dirilis pada bulan Februari 2024.

"Platform ini, yang akan dinamakan radarbatubara.transisienergi.id, adalah upaya IESR untuk memberikan edukasi kepada pemangku kepentingan melalui visualisasi informasi mengenai indikator-indikator ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesehatan yang penting. Pemerintah daerah, masyarakat, dan pekerja di daerah-daerah industri batubara dapat menggunakan platform ini untuk mengantisipasi dampak transisi energi dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi lebih awal," jelas Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi di IESR.

[TOS]