Kaltimtoday.co, Bontang – Unit Kerja Kantor Keimigrasian siap hadir di Kota Taman. Hal tersebut, berkat usulan permintaan dari Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang. Rencana tersebut akan ditindaklanjuti dengan presentasi yang dilakukan Wali Kota Bontang 29 November 2019 mendatang di Jakarta.

Plh Kepala Kantor Keimigrasian Samarinda Hattor saat berkunjung ke Rujab Wali Kota Bontang menuturkan, pihaknya sudah mendapat usulan kantor dari Bontang ke Samarinda yang akan ditembuskan ke Imigrasi pusat yakni KemenkumHAM.

“Bontang sudah menyiapkan prasyarat-prasyarat dan kesiapannya untuk UKK, baik berupa gedung, serta sarana dan prasarana lainnya,” kata Hattor, Kamis (14/11/2019).

Persiapan tersebut, akan dipaparkan di Jakarta. UKK yang akan hadir di Bontang bisa melayani mulai dari paspor termasuk penerbitannya, dan pelayanan untuk orang asing, izin tinggal orang asing, perpanjangan izin tinggal, dan pengawasan keimigrasian dan pendaratan alat angkut, serta pemeriksaan keimigrasian.

“Target kami serahkan ke pemerintah daerah, dan Direktorat Jenderal Keimigrasian,” ujarnya.

Ditambahkan Kepala Sub Seksi Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian Kantor Imigrasi Samarinda Richardo menyebut, tahapan selanjutnya setelah surat permintaan diterima yakni pemaparan di KemenkumHAM. Jika sudah, maka Pak Dirjen akan memberikan rekomendasi apakah UKK layak dibangun di Bontang, maka dikeluarkan SK dari kementerian.

“Jika tak ada halangan, tahun depan bisa mulai beroperasi,” imbuhnya.

Awalnya, Keimigrasian hanya akan bergabung dalam Mall Pelayanan Publik yang akan dibangun di Bontang. Tetapi, agar pelayanannya lebih luas, maka disarankan membangun UKK. Sebab pelayanan di MPP hanya sekedar foto untuk paspor, penerbitan tetap harus dilakukan di Sangatta Kutim.

“Tapi memang perlu persiapan sesuai syarat dan ketentuan yakni perlu adanya satu kantor,” ujarnya.

Disinggung soal diakomodirnya usulan Wali Kota Bontang, Richardo mengatakan, setelah melihat surat jawaban dari Dirjen Keimigrasian akan sangat memungkinkan. Sebab beberapa pertimbangan yakni frekuensi banyaknya pengurusan paspor yang berasal dari Bontang, serta lainnya.

Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Bontang Puguh Hardjanto membenarkan awal komunikasi dengan keimigrasian terkait bergabungnya imigrasi di MPP. Namun ternyata pelayanannya terbatas, dan mereka punya ketentuan sendiri jika ingin menyediakan pelayanan lebih luas.

"Harus dibuat UKK di Bontang. Kami harapkan bisa terealisasi," kata Puguh.

[RIR | RWT | ADV]