Kaltimtoday.co - Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat sejak dilantik pada 20 Januari 2025. Bersama Wakil Presiden JD Vance, Trump mengambil sumpah jabatan di Gedung Capitol Rotunda. Dalam pidato perdananya, ia langsung memaparkan berbagai rencana kebijakan yang menuai perhatian dan kontroversi di tingkat nasional maupun internasional.

1. Imigrasi

Salah satu kebijakan Trump yang paling mencolok adalah terkait imigrasi. Sejak masa kampanyenya pada tahun 2016, Trump telah dikenal dengan pendekatannya yang tegas terhadap isu ini. Pada periode kepemimpinannya yang baru, ia kembali menerapkan program “Tetap di Meksiko,” yang memaksa para imigran menunggu proses suaka di perbatasan Meksiko.

Selain itu, ia mencabut kebijakan “Tangkap dan Lepas,” yang sebelumnya mengizinkan para migran tinggal di Amerika Serikat sambil menunggu sidang. Trump juga memperkenalkan pembatasan masuk berdasarkan agama dengan melarang pendatang dari negara-negara mayoritas Muslim, mencabut kewarganegaraan anak migran yang lahir secara ilegal di AS, serta mengusulkan hukuman berat, termasuk eksekusi, bagi imigran ilegal yang melanggar hukum.

2. Deklarasi Darurat Energi

Dalam bidang energi, Trump mendeklarasikan darurat energi nasional, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat. Kebijakan ini mencakup pelonggaran regulasi lingkungan, percepatan perizinan proyek pertambangan, dan pembukaan akses pengeboran minyak serta gas di wilayah Alaska. Trump juga membatalkan program Green New Deal, yang sebelumnya dirancang untuk mengurangi polusi dan menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan.

3. Keluar dari WHO

Di arena internasional, Trump kembali menarik Amerika Serikat dari keanggotaan World Health Organization (WHO). Ia mengkritik keras lembaga tersebut atas penanganan pandemi COVID-19, sebuah langkah yang menandai kali kedua dirinya mengambil keputusan serupa.

4. Pembatasan Gender

Trump juga memunculkan kontroversi dengan kebijakan pembatasan gender. Ia menetapkan hanya dua gender yang diakui secara resmi di Amerika Serikat, yaitu laki-laki dan perempuan. Keputusan ini berdampak pada penghapusan program terkait transgender dalam pemerintahan, penghentian inisiatif Diversity, Equity, and Inclusion (DEI), serta perubahan pada dokumen resmi seperti paspor dan visa untuk menyesuaikan kebijakan tersebut.

5. Tunda Pelarangan TikTok 

Selain itu, Trump menunda pelarangan aplikasi TikTok selama 75 hari setelah sebelumnya platform ini sempat ditutup sementara untuk mematuhi regulasi Amerika Serikat terkait kepemilikan asing. Keputusan ini muncul setelah video kampanyenya memperoleh miliaran penayangan di TikTok.

6. Pengampunan atas Kerusuhan di Capitol 2021

Trump juga memberikan pengampunan kepada sekitar 1.600 pendukungnya yang terlibat dalam kerusuhan Gedung Capitol pada tahun 2021. Langkah ini termasuk pengurangan hukuman bagi anggota kelompok sayap kanan seperti Oath Keepers dan Proud Boys. Ia bahkan menyebut para tahanan tersebut sebagai “sandera politik.”

7. Reformasi Kabinet Pemerintahan

Dalam upaya mereformasi kabinet pemerintahannya, Trump membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (Doge) yang dirancang untuk memangkas biaya pemerintahan. Departemen ini diperkirakan akan dipimpin oleh Elon Musk.

Trump juga membekukan perekrutan pegawai federal baru, kecuali untuk militer, dan mewajibkan pegawai federal bekerja dari kantor, mengakhiri kebijakan kerja dari rumah. Selain itu, ia memerintahkan peninjauan ulang badan penegak hukum dan intelijen untuk mengidentifikasi dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp