JAKARTA, Kaltimtoday.co - Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencakup 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Usulan ini disampaikan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jumat (17/1).

Dadan menjelaskan, anggaran sebelumnya sebesar Rp71 triliun hanya mampu menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo merasa gelisah karena masih banyak anak-anak, ibu hamil, menyusui, dan balita yang belum menerima manfaat dari program unggulannya ini.

“Presiden sangat ingin program ini segera dinikmati seluruh penerima manfaat. Untuk sementara, anggaran yang sudah fixed adalah Rp71 triliun,” ujar Dadan.

Target dan Mekanisme Perluasan Program

Sejak diluncurkan, program MBG telah menjangkau 31 provinsi dengan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melayani 650 ribu penerima manfaat. BGN menargetkan peningkatan jumlah penerima manfaat secara bertahap, mencapai 6 juta orang pada April-Agustus 2025, dan mempercepat cakupan pada semester kedua.

Pemerintah daerah juga turut mendukung dengan kontribusi anggaran hingga Rp5 triliun dari APBD kabupaten/kota dan provinsi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Meski tidak wajib, banyak pemda yang antusias berpartisipasi karena program ini langsung menyentuh masyarakat dan meningkatkan elektabilitas kepala daerah,” kata Tito.

Selain itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyiapkan Rp20 triliun dari dana desa untuk memasok bahan pangan seperti telur, ikan, dan nasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kritik dan Imbauan Ekonom

Meski mendapat dukungan, usulan tambahan anggaran Rp100 triliun menuai kritik dari sejumlah pihak. Ekonom Next Policy, Yusuf Wibisono, menilai wacana penambahan anggaran terlalu tergesa-gesa mengingat program ini baru berjalan beberapa minggu.

“Anggaran Rp71 triliun sudah disetujui untuk dilaksanakan hingga Desember. Sebaiknya pemerintah fokus pada evaluasi program dan memastikan anggaran tersebut efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan,” tegas Yusuf.

Ia mengingatkan bahwa memperluas program tanpa evaluasi yang matang dapat membahayakan kestabilan fiskal. Yusuf menyarankan pemerintah menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program sebelum mengusulkan tambahan anggaran.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Namun, pelaksanaannya memerlukan pengelolaan yang hati-hati agar dapat mencapai tujuan tanpa membebani anggaran negara.

Dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan generasi muda, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya daerah.

[TOS | VOA]