Kaltimtoday.co, Bontang - Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) membawa perubahan besar dalam iklim investasi, termasuk di Kota Bontang. Regulasi ini mendorong pemerintah daerah membuka peluang investasi seluas-luasnya, seiring diterapkannya sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang, Idrus, mengatakan kemudahan perizinan menjadi salah satu dampak nyata dari kebijakan tersebut. Proses yang dulu memakan waktu panjang kini dapat dilakukan lebih cepat dan sederhana.

“Dengan sistem baru ini, harapannya investor tidak lagi ragu untuk menanamkan modalnya, baik dari dalam maupun luar negeri,” ujar Idrus saat ditemui di kantornya, belum lama ini.

Ia menilai, keterbukaan investasi juga berpotensi menciptakan lebih banyak lapangan kerja di berbagai sektor. Namun di sisi lain, kebijakan ini menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara pengusaha besar dan pelaku usaha lokal.

Salah satu yang paling terasa adalah ekspansi jaringan minimarket nasional. Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk mengatur jumlah dan lokasi toko waralaba besar. Kini, aturan tersebut menjadi lebih longgar karena semua investor memiliki hak yang sama selama memenuhi persyaratan.

“Kami tidak bisa serta-merta menolak mereka. Sepanjang persyaratan terpenuhi, baik investor besar maupun kecil punya kesempatan yang sama,” jelas Idrus.

Meski begitu, Pemkot Bontang berupaya memastikan iklim usaha tetap sehat dan kompetitif. DPM-PTSP bersama Diskop-UKMP akan meninjau ulang mekanisme pengaturan jumlah minimarket di tiap wilayah agar lebih transparan dan adil bagi pelaku usaha lokal.

“Sebetulnya sudah ada batasan jumlah minimarket nasional per kelurahan. Tapi ke depan akan kami bahas lagi supaya lebih jelas dan bisa disosialisasikan ke masyarakat,” tandasnya.

[ADV DPMTPSTP BONTANG]