JAKARTA, Kaltimtoday.co - Satu tahun sejak dilantik, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai masih jauh dari janji Asta Cita 7, yaitu penegakan hukum yang adil dan transparan.

Yayasan Kurawal merilis laporan yang menyoroti arah perjalanan demokrasi Indonesia. Kurawal menilai reformasi hukum di tahun pertama pemerintahan baru bukan hanya tersendat, tetapi mandek.

Hal ini diperlihatkan dari penolakan gugatan praperadilan para aktivis yang ditangkap pasca aksi massa "Agustus Kelabu."

Menurut Kurawal, yang terjadi adalah sebaliknya: hukum kembali tampil sebagai alat kekuasaan. Para aktivis yang bersuara kritis diperlakukan seperti ancaman, sementara aparat yang melakukan kekerasan terhadap peserta aksi dibiarkan tanpa konsekuensi.

Laporan Kurawal menyatakan perjalanan demokrasi Indonesia di tahun pertama Prabowo–Gibran berjalan padat tersendat.

Di bidang hukum, negara masih enggan menempatkan keadilan sebagai pedoman utama. Penolakan praperadilan aktivis hanyalah satu contoh dari banyak kasus di mana hukum bekerja untuk menegakkan kekuasaan, bukan kebenaran.

Terkait isu kepolisian, kekerasan dan impunitas masih terjadi berulang kali, sementara janji pemerintah untuk membentuk Tim Reformasi Polri belum juga terwujud. Di Papua, operasi militer dan proyek-proyek ekonomi besar terus berjalan bersamaan dengan pelanggaran hak asasi manusia, di mana negara masih memilih jalan kekerasan untuk menangani persoalan.

Kurawal menegaskan bahwa penerbitan laporan ini bukan sekadar ritual tahunan. Laporan ini disusun untuk memahami ke mana arah kekuasaan dibawa.

Bagi Kurawal, demokrasi bukan soal seberapa banyak undang-undang dibuat, tetapi sejauh mana hukum menghadirkan rasa aman, adil, dan bermartabat bagi warga. Jika hukum terus dipakai untuk membungkam perbedaan, maka demokrasi akan tetap berjalan di tempat.

Menatap tahun kedua, Kurawal mendorong Presiden Prabowo untuk menepati ruh dari janji-janji Asta Cita. Yakni, mengembalikan hukum pada keadilan, menempatkan keamanan di bawah kemanusiaan, dan membuka ruang bagi warga untuk bersuara tanpa rasa takut.

"Presiden Prabowo, Anda bukanlah Joko Widodo. Berdiam dalam bayang-bayang tentulah nyaman, Namun anda dipilih dan dilantik tidak untuk bermain sandiwara. Saatnya Anda meretas arah kebijakan yang baru bagi Indonesia," tutup laporan tersebut.

[TOS]