Kaltimtoday.co, Samarinda - Bergulirnya wacana penggunaan hak istimewa dari Anhar anggota Komisi III, DPRD Samarinda untuk melayangkan interpelasi kepada Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang rupanya belum mendapat dukungan penuh. Media ini coba melakukan konfirmasi terhadap Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Jasno yang menuturkan, jika saat ini partainya belum bisa berkomentar banyak.

Hak interpelasi memang diungkapkannya sebagai hak dari setiap anggota dewan. Akan tetapi, untuk melayangkan hak istimewa tersebut dikatakan Jasno, harus memiliki acuan dan landasan yang jelas.

"Jika sudah menyimpulkan bahwa ada yang salah, maka Interpelasi akan dilaksanakan, apalagi ini soal kinerja penanganan banjir," ucap Jasno saat dikonfirmasi.

Lebih jauh Jasno menyampaikan, internal PAN sendiri belum membicarakan apa-apa terkait Interpelasi.

"Belum ada obrolan. Pertimbangan dukungan interplasi kan harus clear dulu di DPRD," tambahnya.

Meski belum ada pembicaraan langsung mengenai PAN akan mendukung interplasi atau tidak, yang jelas ucap Jasno, kalau Komisi III DPRD Samarinda akan memanggil PUPR dan Perizinan untuk mempertanyakan terkait masalah tata ruang yang telah disebutkan Anhar lebih dulu.

Sementara itu, Eko Elyas Moko Ketua Fraksi Demokrat yang juga turut dikonfirmasi menuturkan jika, pandangannya saat ini mengenai kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terkait penanganan banjir masih tak terlalu disoal.

Karena kata Eko, menurut pandangannya juga jika hal tersebut belum bisa masuk pada tahap interplasi, lantaran melayangkan hak tersebut harus didasari acuan kuat untuk memutuskan dukungan wacana itu.

"Pandangan fraksi kami sejauh ini baik saja. Artinya belum sampai tahap interpelasi cuma menanyakan keterangan saja," tutur Eko.

Eko menyebut, tidak ada salahnya terkait pandangan dari Fraksi jika memang akan mendukung digulirkannya wacana hak interplasi tersebut. Namun dia menegaskan bahwa, Demokrat memiliki pandangan yang baik terhadap Pemkot pada kinerjanya.

"Kami dari Demokrat memandang baik-baik saja dan juga perkembangan masih bagus. Tentu setiap perkembangan pasti ada resikonya," sebut Ketua Fraksi Demokrat itu.

Selain itu, berbicara penanganan bencana banjir tentu tidak lepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), awak media pun mencoba mengonfirmasi hal itu.

"Memang sedang kami godok. Nanti kami akan bertemu dengan PUPR mengenai RTRW. Selama ini yang dibangun itu kan mengadopsi atau menjawab tentang pengangguran yang ada di wilayah sekitar, menyerap tenaga kerja kan masih berpengaruh di situ," bebernya.

Menurutnya, dukungan melaksanakan interpelasi bisa saja terlaksana, tetapi perlu adanya pertemuan dengan pihak PUPR dan intansi terkait sebelum interpelasi serius digulirkan.

"Karena jabatan saya baru di sini, nanti kami akan menanyakan perizinan. Kalau memang nanti ada pelanggaran atau masalah berarti nanti kami akan laksanakan itu. Dari Komisi juga menanyakan itu kok," pungkasnya.

[JRO | RWT]