Kaltimtoday.co, Samarinda - Gubernur Kaltim Isran Noor mengaku belum puas dengan kinerja pemerintahannnya selama 4 tahun terakhir. Hal itu disampaikan kepada awak media usai peringatan HUT ke-66 Pemprov Kaltim di Plenary Hall Sempaja Samarinda.

"Karena kalau kita sudah puas dengan segala capaian itu, berarti stuck-stuck di situ. Jadi dari kelima (misi) itu saya merasakan belum puas," kata Isran Noor.

Seperti diketahui, selama kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi, keduanya mempunyai 5 misi dan 6 program prioritas. Hal itu telah disampaikan sejak keduanya resmi memimpin Kaltim mulai Oktober 2018. Tahun ini jadi tahun terakhir Isran-Hadi menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Kaltim.

Lima misi yang digagas Isran-Hadi dan dinilai Isran Noor belum memuaskan itu meliputi berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas (fokus sumber daya manusia).

Kemudian berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan (fokus ekonomi dan kesejahteraan). Ketiga, berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan (fokus konektivitas), berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (fokus lingkungan hidup), dan berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik (fokus reformasi birokrasi).

Kemudian Isran-Hadi juga menjanjikan 6 program prioritas yang dilakukan selama memimpin Kaltim. Janji program itu berupa peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja; peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah; penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar; optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah; penataan perizinan dan pengendalian investasi; peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang; serta peningkatan kinerja tata kelola pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo juga memberi beberapa catatan terhadap Pemprov Kaltim. Menurutnya, program-program prioritas harus segera dilaksanakan. Khususnya terkait infrastruktur, jalan, hingga drainase. Apalagi mengingat APBD Kaltim 2023 mencapai Rp 17,2 triliun.

"Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan kita itu menyisakan silpa. Itu tidak sedikit silpanya. Memang ada aturan yang harus diikuti," ujar Sigit.

Kemudian dia juga menyinggung soal realisasi programnya. Dia berharap, BPKAD Kaltim selaku pemegang kuasa dari keuangan bisa memaksimalkan dan memberikan tanggung jawab ke SKPD terkait untuk melaksanakan program-program tersebut.

"DPRD Kaltim secara maksimal akan mendukung kegiatan-kegiatan itu. Program-program yang dulu belum sempat terlaksana dan terhambat, bisa dilaksanakan kembali," tandasnya.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.