Kaltimtoday.co, Nusantara - Sebanyak 4.100 aparatur sipil negara (ASN) dari 16 kementerian akan mulai menempati kantor baru di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada November 2025. Langkah ini adalah tahap awal pemindahan pusat pemerintahan ke IKN setelah ditetapkan sebagai ibu kota politik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79/2025.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan seluruh sarana dan prasarana utama, mulai dari hunian ASN, jaringan listrik, air bersih, hingga perabot kantor, sudah siap digunakan. Dengan begitu, para ASN dapat langsung menjalankan tugasnya tanpa kendala berarti.

“Sejumlah kementerian telah mengirimkan data nama ASN yang akan berkantor di IKN, mulai dari eselon satu hingga eselon tiga,” kata Basuki.

Basuki menambahkan, Otorita IKN telah mengajukan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait daftar kementerian yang akan mulai beroperasi di IKN. Total terdapat 16 kementerian dan lembaga (K/L) yang akan menjadi gelombang pertama penghuni ibu kota baru tersebut.

Kementerian yang diprioritaskan adalah instansi yang berperan langsung dalam mendukung pembangunan dan kesiapan IKN menuju puncak peresmian ibu kota politik Indonesia pada 2028.

Beberapa di antaranya yaitu:

• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
• Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
• Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

“Kami merekomendasikan 16 kementerian yang berperan langsung mendukung IKN. Mereka sudah menyampaikan kepada kami daftar pegawai yang akan ditugaskan di Nusantara,” ujar Basuki.

Pada tahap awal, sejumlah kementerian akan menerapkan sistem rotasi kerja dengan periode penugasan sekitar tiga bulan sekali di IKN. Skema ini telah dicontohkan oleh Bank Indonesia, yang lebih dulu mengirimkan pegawainya untuk bekerja di kawasan pemerintahan baru tersebut.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu ASN beradaptasi dengan lingkungan baru sekaligus memastikan operasional pemerintahan tetap berjalan efisien selama masa transisi menuju pemindahan penuh pada tahun-tahun berikutnya.

“Tahap awal ini akan menggunakan sistem penugasan bergilir agar transisi berjalan lancar dan fasilitas bisa dimanfaatkan secara optimal,” jelas Basuki.

[RWT]