Oleh: Eko Ernada (Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Timur)

Pidato Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada peringatan 25 tahun Partai Demokrat memantik tafsir politik yang tidak kecil. Kalimat tentang kekuasaan yang bukan milik seseorang untuk selamanya, jabatan yang memiliki batas, serta pergantian kekuasaan setelah dua periode segera dibaca sejumlah pengamat sebagai sinyal menuju Pilpres 2029. 

Tafsir itu bahkan berkembang menjadi pembacaan tentang kemungkinan positioning Demokrat dan AHY terhadap konfigurasi kekuasaan ke depan. Padahal, AHY tidak menyatakan dirinya sedang mempersiapkan pencalonan. Di sinilah persoalan komunikasi politik muncul: pesan yang dimaksudkan sebagai refleksi demokrasi dapat diterima sebagai sinyal politik ketika disampaikan oleh seorang ketua partai yang sedang berada di dalam pemerintahan.

Substansi yang disampaikan AHY sesungguhnya sulit dipersoalkan. Kekuasaan memang memiliki batas, jabatan bukan kepemilikan, dan pergantian kekuasaan secara konstitusional merupakan fondasi demokrasi. Persoalannya terletak pada disiplin komunikasi politik. 

Seorang ketua partai tidak cukup memastikan bahwa gagasannya benar secara normatif; ia juga harus menghitung momentum, audiens, kemungkinan tafsir, dan konsekuensi politik dari setiap kata. Apalagi AHY berada dalam posisi ganda: sebagai ketua umum Demokrat sekaligus bagian dari pemerintahan Prabowo. Dalam posisi seperti itu, komunikasi seharusnya semakin lugas, bukan semakin bersayap.

Di sinilah perbedaan akademisi dan politisi menjadi penting. Akademisi terutama bertanggung jawab atas kebenaran dan konsistensi argumennya; politisi juga bertanggung jawab atas konsekuensi politik dari ucapannya. Akademisi dapat membuka ruang tafsir karena perdebatan merupakan bagian dari kerja intelektual. Politisi sering perlu mempersempitnya karena ambiguitas dapat mengubah persepsi atas posisi partai. Akademisi bertanya apakah sebuah gagasan benar; politisi harus menambahkan pertanyaan: siapa yang mendengar, dalam konteks apa, dan apa yang mungkin dilakukan orang lain setelah mendengarnya.

AHY tentu memiliki alasan berbicara tentang demokrasi. Demokrat memiliki pengalaman panjang berada di pusat kekuasaan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian berada di luar pemerintahan, dan kini kembali menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Mengingatkan kader agar tidak menganggap kekuasaan sebagai milik permanen justru merupakan pesan yang sehat bagi partai yang sedang berada di dalam kekuasaan. Masalahnya muncul ketika refleksi itu dirangkai dengan pengalaman sepuluh tahun SBY, pergantian kekuasaan setelah dua periode, dan siklus pemilu. Dalam konteks politik yang mulai menghitung 2029, rangkaian tersebut menyediakan bahan yang cukup untuk dibaca sebagai political positioning.

Dalam teori political signaling, pernyataan elite tidak hanya dipahami dari makna literalnya, tetapi juga sebagai petunjuk mengenai posisi dan kemungkinan tindakan. Penerima pesan tidak hanya bertanya “apa yang dikatakan?”, tetapi “mengapa sekarang?” dan “apa implikasinya?”. Karena itu, tidak mengherankan jika pernyataan AHY kemudian ditarik ke dalam pembicaraan mengenai 2029. Tafsir tersebut belum tentu benar, tetapi dalam politik, sebuah tafsir tidak harus benar untuk menghasilkan konsekuensi.

Media dan pengamat bekerja melalui framing. Sebuah pernyataan tidak pernah diterima dalam ruang kosong, melainkan ditempatkan dalam konteks yang sedang dominan. Ketika 2029 mulai menjadi horizon kalkulasi elite, pernyataan tentang batas kekuasaan dan pergantian kepemimpinan dengan mudah masuk ke dalam bingkai elektoral. Dari sini sebuah pesan yang awalnya bersifat normatif dapat memperoleh makna baru.

Konsekuensinya bukan hanya soal pemberitaan. Pemerintah dan partai koalisi dapat mulai mencermati posisi Demokrat; lawan politik memperoleh bahan narasi; kader dapat menangkap pesan yang berbeda; dan publik mulai bertanya apakah Demokrat sedang menjaga jarak atau sekadar menjaga identitas. Inilah yang membuat audience cost penting dalam komunikasi politik: seorang pemimpin tidak pernah berbicara kepada satu audiens saja, dan tidak sepenuhnya dapat mengontrol bagaimana pesannya digunakan setelah keluar ke ruang publik.

Karena itu, para pimpinan partai perlu berhati-hati dengan gesture, simbol, dan gimmick. Pertemuan dapat menjadi sinyal, nostalgia dapat dibaca sebagai perbandingan, dan satu kalimat dapat menjadi headline. Semakin tinggi posisi seseorang dalam partai, semakin mahal harga komunikasinya. Pemimpin politik tidak hanya harus menguasai pesan, tetapi juga harus mengelola persepsi yang mungkin lahir dari pesan tersebut.

Pada titik ini, AHY justru perlu berbicara lebih sederhana. Bukan karena demokrasi tidak penting, tetapi karena ia tidak sedang memberikan kuliah akademik tentang demokrasi. Ia sedang berbicara sebagai ketua umum partai yang mempunyai posisi politik konkret. Ia tidak perlu menunjukkan seluruh kedalaman refleksi intelektualnya dalam satu pidato. Kapasitas intelektual seorang politisi justru terlihat dari kemampuan memilih apa yang perlu dikatakan, kapan mengatakannya, dan apa yang sebaiknya tidak dikatakan pada momentum tertentu.

Menjadi sederhana bukan berarti dangkal. Sering kali justru dibutuhkan kecerdasan untuk menyampaikan prinsip yang besar dengan bahasa yang sederhana dan posisi yang terang.

Dalam konteks Demokrat sekarang, pesan politik sebenarnya tidak rumit. Demokrat mendukung pemerintahan Prabowo, kadernya bekerja di dalam pemerintahan, tetapi partai tetap memiliki identitas dan daya kritis. Jika kebijakan pemerintah baik, dukung. Jika perlu diperbaiki, sampaikan. Jika kepentingan rakyat membutuhkan pembelaan, perjuangkan. Dukungan tidak berarti kehilangan independensi; kritik tidak otomatis berarti keluar dari koalisi.

Posisi seperti itu tidak membutuhkan terlalu banyak kode. Demokrat tentu boleh memikirkan 2029. Semua partai harus mempersiapkan masa depan. Tetapi persiapan politik tidak harus dikomunikasikan melalui sinyal yang dapat dibaca terlalu dini. Pemilu memiliki waktunya sendiri. Jika Demokrat memiliki calon, publik akan mengetahuinya. Jika AHY hendak maju, ia tidak membutuhkan bahasa bersayap.

Justru yang perlu dijaga sekarang adalah konsistensi posisi hari ini. Partai yang berada dalam pemerintahan harus mampu menunjukkan bahwa ia bisa mendukung tanpa kehilangan daya kritis dan berbeda tanpa menciptakan kesan sedang mengambil jarak. Itulah keseimbangan politik yang sesungguhnya, bukan keseimbangan retorika dalam satu pidato.

Polemik pidato AHY karena itu tidak tepat dibaca sebagai tanda dimulainya pertarungan 2029. Terlalu jauh untuk menyimpulkan demikian. Namun, polemik tersebut juga tidak sepele. Ia menunjukkan bahwa komunikasi politik memiliki hukum yang berbeda dari komunikasi akademik: sebuah gagasan tidak hanya dinilai dari kebenarannya, tetapi juga dari efek yang ditimbulkannya.

Pada akhirnya, seorang pemimpin politik harus bertanya bukan hanya, “Apa yang ingin dikatakan?” tetapi juga, “Bagaimana ini akan dibaca, oleh siapa, dan untuk kepentingan apa?”

Maksud adalah milik pembicara. Tafsir adalah milik publik. Tetapi konsekuensi politiknya harus diperhitungkan oleh pemimpin yang mengucapkannya.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co