Kaltimtoday.co, Berau - Aliansi Berau Menggugat menyampaikan empat tuntutan kepada DPRD Berau, Rabu (17/9/2025). Total ada 12 poin yang mereka bawa, terdiri dari 8 isu nasional dan 4 isu daerah, yang langsung diterima Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto. 

Ditegaskan di dalamnya, agar DPRD Berau segera membahas, menindaklanjuti, dan berkoordinasi dengan pemda, terutama terhadap empat tuntutan di daerah.

Pertama, mengenai implementasi Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal (Perda Kabupaten Berau No 8/2018. Sorotan terhadap tuntutan ini berkaitan dengan aturan di dalamnya, yang diharapkan dapat dijalankan secara tegas.

Tak hanya itu, perlunya keterbukaan publik mengenai persentase penyerapan tenaga kerja lokal di seluruh perusahaan yang beroperasi di Berau.

Sementara itu, adapula penolakan terhadap pembangunan tambahan gedung baru DPRD Berau. Rencana itu dinilai tidak memiliki urgensi, sementara alokasi anggaran untuk rencana proyek itu diharapkan lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar masyarakat.

Meliputi jalan kampung dan jalan tani, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta sistem air bersih yang lebih dibutuhkan untuk mendukung laju ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Berau, khususnya yang berada di perkampungan.

Ketiga, DPRD diminta memperhatikan peningkatan tunjangan guru dan tenaga pendidik sebagai fondasi menyiapkan generasi yang lebih berkualitas untuk keberlanjutan pembangunan daerah.

Terakhir, mereka juga menyuarakan secara tertulis mengenai penindakan tegas terhadap PETI (Pertambangan Tanpa Izin) atau tambang ilegal. DPRD bersama pemerintah daerah diminta harus mempunyai langkah nyata dalam penghentian praktik ilegal demi menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, saat ditemui Senin (22/9/2025) mengatakan pihaknya masih menunggu aspirasi lain yang akan disampaikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Menurutnya, seluruh tuntutan akan dipelajari terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti.

"Saya akan cocokkan dulu antara perwakilan aliansi kemarin dengan yang nanti akan diserahkan HMI. Tentu akan kami koordinir," tegasnya.

Legislator NasDem itu menyatakan, apabila isu tersebut berhubungan dengan daerah, maka pihaknya akan berkomunikasi dengan dinas terkait sementara ketika itu ada kewenangannya di pusat maka, dari lembaga legislatif akan bantu menyurat ke Kementerian untuk ikut menindaklanjuti.

"Kalau kewenangannya berada di pusat seperti penindakan tambang, itu kami akan bantu buat rekomendasi untuk dikirim ke kementerian, seluruh tuntutan yang kami terima pasti akan kami klopkan," tandasnya.

[MGN | ADV DPRD BERAU]