Kaltimtoday.co, Tenggarong - Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Budiman mengapresiasi kebijakan pemerintah memperbolehkan tempat wisata yang dikelola swasta dibuka saat lebaran Idul Fitri. Menurutnya, pemerintah tak bisa terlalu ikut campur terhadap wisata swasta sebab itu adalah hak mereka, makanya tetap dibuka.

Budiman menilai, tempat wisata dapat dibuka dengan mengutamakan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dan batasan kapasitas di tempat wisata bagi pengunjung sangat tepat.

"Sebagai antisipasi mengurangi terjadinya kerumunan yang bisa menyebabkan mereka berdesak-desakan," kata Budiman saat dikonfirmasi Kaltimtoday.co pada Jumat (7/5/2021).

Selain itu, pemilik dan pengelola wisata juga harus berperan aktif dalam mengawasi prokes pengunjung. Jika mereka tak menerapkan prokes maka pengelola wajib menegurnya. Keterlibatan seluruh komponen sangat diperlukan untuk meminimalisir penularan Covid-19.

Baca Juga: Desa Pela Dapat Kucuran Rp 1 Miliar untuk Pembangunan Infrastruktur Wisata

 

Baca Juga: Liburan Lebaran 2024, Perputaran Uang di Sektor Parekraf Tembus Rp 369,8 Triliun

Baca Juga: Pantai Tanah Merah Samboja Jadi Penyumbang PAD Wisata Kukar Terbesar yang Dikelola Pemkab

Baca Juga: Kapan Puasa Syawal 2024 Dimulai? Ini Jadwalnya

View this post on Instagram

Baca Juga: Siap Hadapi Gelombang Urbanisasi Ibu Kota Baru, Pemkot Samarinda Perketat Pencatatan Pendatang Baru

Baca Juga: Puncak Arus Balik Lebaran Diprediksi 14-15 April 2024, Pemudik Diminta Kembali Lebih Awal

Baca Juga: Hasil Sidang Isbat: Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1445 H Jatuh pada Rabu, 10 April 2024

Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Pengunjung, Disporapar Paser Minta Pengelola Wisata Perhatikan Keamanan dan Pelayanan

Baca Juga: H-4 Lebaran, Jasa Penukaran Uang Baru Menjamur di Tepian Samarinda, Tarifnya Rp 10 - 15 Ribu

Baca Juga: Mudik Lebaran, Garuda Tegaskan Tarif Kelas Ekonomi Tetap Stabil

Baca Juga: Ketahui 7 Doa Perjalanan Saat Mudik Lebaran 

Baca Juga: 8 Tips Ampuh Cegah Mabuk Saat Mudik Lebaran 2024

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Catat! Berikut Daftar 21 Nomor Darurat Saat Mudik Lebaran 2024 yang Wajib Kamu Simpan

"Jumlah pengunjung di tempat wisata jangan sampai over kapasitas. Jadi, pengelola harus mengontrol jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan Covid-19," tutur politisi dari Fraksi Golkar ini.

Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menambahkan, wisata swasta merupakan wadah bagi banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencariannya dengan berjualan. Oleh karena itu, mereka sangat berharap para wisatawan yang berkunjung membeli sehingga saling ketergantungan.

"Seandainya pemerintah melarang, mungkin sama saja mematikan pendapatan ekonomi masyarakat," tandasnya.

[SUP | RWT]