SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti dinamika kebijakan pendidikan nasional yang kerap berubah seiring pergantian kepemimpinan di tingkat pusat. Ia menilai, perubahan yang terlalu sering ini justru bisa mengganggu kualitas pendidikan, termasuk di daerah.

“Setiap pergantian menteri, kebijakan berubah. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan terus terjadi,” ujar Anhar di Samarinda, Kamis (6/3/2025).

Ia menilai, perubahan-perubahan kebijakan tersebut menuntut penyesuaian yang tidak mudah bagi guru, siswa, hingga pemerintah daerah. Bahkan tak jarang, satu kebijakan belum sempat dipahami dan diimplementasikan secara maksimal, namun sudah digantikan dengan yang baru.

Di tengah ketidakpastian arah kebijakan nasional, Anhar meminta agar Pemkot Samarinda tetap fokus pada aspek yang menjadi kewenangan mereka, khususnya perbaikan infrastruktur pendidikan.

Menurutnya, persoalan seperti banjir yang sering melanda sekolah harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. “Ini ujian bagi pemerintah daerah. Selama pusat terus mengubah metode atau sistem pendidikan, tugas kita di daerah adalah memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki,” tegasnya.

Anhar berharap, Pemkot Samarinda tidak hanya terpaku pada perubahan kebijakan pusat, namun tetap konsisten memperjuangkan fasilitas pendidikan yang layak bagi siswa.

“Anak-anak Samarinda harus bisa belajar dengan nyaman, terlepas dari kebijakan pusat yang kerap berubah,” tutupnya.

[TOS | ADV DPRD SAMARINDA]