Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemprov Kaltim menyoroti sulitnya masyarakat mendapatkan BBM hingga menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU. 

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Munawwar mengatakan, pihaknya sedang berupaya mengatasi masalah ketersediaan BBM ini. 

Munawwar menyebut, terjadinya antrean kendaraan di sejumlah SPBU memang dikarenakan kuota BBM yang kurang di Kaltim. Hal itu bisa terjadi karena terbatasnya kuota BBM yang diberikan Pertamina. 

Penyebab utama antrean tersebut adalah kuota BBM yang tidak memadai di Kaltim, terutama karena pembatasan kuota dari Pertamina. Menurut data 2023, kuota solar di Kaltim hanya sekitar 239 ribu kilo liter. Pemprov Kaltim telah mengajukan permohonan untuk peningkatan kuota, yang akhirnya berhasil diakomodasi menjadi 327 ribu kilo liter pada tahun ini.

“Pemprov Kaltim ada melakukan permohonan untuk peningkatan tersebut. Akhirnya berhasil diakomodasi pada tahun ini dan naik jadi 327 ribu kilo liter,” ungkap Munawwar, Rabu (30/11/2023).

Untuk tahun 2024, kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBBKP) Pertalite juga akan ditingkatkan menjadi 767 ribu kilo liter. Munawwar menekankan bahwa pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kebutuhan BBM di Kaltim, terutama dengan adanya mobilisasi proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pembangunan lainnya yang membutuhkan pasokan BBM yang besar.

"Kita lihat mobilisasi proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dan beberapa pembangunan secara signifikan membutuhkan pasokan BBM yang cukup besar," sambungnya. 

Munawwar juga mengatakan, kendaraan yang berlalu lalang dari luar Kaltim juga harus dipertimbangkan. Sebab kendaraan-kendaraan itu turut mengisi BBM di SPBU wilayah Kaltim. Atas hal tersebut, faktor peningkatan permintaan mestinya juga jadi pertimbangan pemerintah. 

"Mobilisasi IKN ini sekarang kan masih menjadi alasan utama, pasokan BBM yang ada sedikit, dan diambil oleh kendaraan luar daerah juga ikut berkontribusi pada kekosongan BBM di SPBU," ujar Munawwar. 

Munawwar juga sempat mendengar ada keluhan dari masyarakat yang tinggal di Penajam Paser Utara (PPU). Para masyarakat itu mengaku pasokan BBM di daerah tersebut juga sangat kekurangan. 

"Jadi memang kendaraan di sekitar proyek IKN ini turut memadati SPBU di daerah sekitar, termasuk Samarinda dan Balikpapan," tambah Munawwar.

Munawwar turut menyinggung soal praktik tambang ilegal yang marak di Kaltim. Menurutnya, praktik ilegal itu juga jadi penyebab terjadinya penyelewengan BBM yang mestinya bisa diatasi. 

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa pihaknya bakal berupaya agar pemerintah hendak menambah kuota BBM. Khususnya dengan alasan mempertimbangkan pembangunan di daerah yang melibatkan pemerintah pusat.

"Maka dari itu kita mengharapkan dapat meningkatkan ketersediaan BBM dan mengatasi kesulitan masyarakat dalam mengisi bahan bakar, agar masyarakat tidak lagi mengalami kekosongan saat mengisi bahan bakar, dan paling penting pemerintah pusat harus memahami betul kondisi tersebut," tandasnya.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.