BONTANG, Kaltimtoday.co - Dalam debat publik calon wali kota Bontang, Basri Rase, calon wali kota nomor urut satu, menanggapi kritis data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di kota tersebut. Menurut Basri, data BPS tidak mencerminkan situasi pendidikan yang sebenarnya di Bontang.

APK sendiri merupakan indikator penting yang mengukur persentase penduduk usia sekolah yang mengikuti pendidikan di tingkat tertentu, seperti SD, SMP, atau SMA. Penurunan APK dapat mencerminkan tantangan dalam akses atau kualitas pendidikan di suatu daerah, sehingga menjadi isu sensitif bagi pemerintah daerah.

Calon wali kota nomor urut satu, Basri Rase, membantah temuan BPS tersebut. Ia mengklaim bahwa data itu tidak akurat dan tidak menggambarkan kondisi pendidikan yang sebenarnya di Bontang. Menurut Basri, APK justru tinggi di bawah kepemimpinannya, dengan rincian APK SD mencapai 105 persen, SMP 96 persen, dan SMA 65 persen, meskipun ia tidak menyebutkan sumber datanya. Basri juga menegaskan bahwa penurunan APK dalam data BPS terjadi bukan karena anak-anak putus sekolah, tetapi karena banyak dari mereka pindah ke luar kota untuk melanjutkan pendidikan, terutama pada tingkat SMP dan SMA.

Basri mengklaim, berdasarkan data yang dimilikinya, APK pendidikan di Bontang saat ini cukup tinggi, dengan rincian APK SD mencapai 105 persen, SMP 96 persen, dan SMA 65 persen.

Meski demikian, Basri tidak menyebutkan sumber spesifik dari data yang dipegangnya. Ia juga menyatakan bahwa selama masa kepemimpinannya, tidak ada anak-anak di Bontang yang putus sekolah.

“Alhamdulillah, tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah di Bontang. Ini bukti bahwa pendidikan di Bontang berjalan dengan baik,” ujar Basri.

Basri berpendapat bahwa penurunan APK yang tercatat oleh BPS kemungkinan besar disebabkan oleh banyaknya anak yang melanjutkan pendidikan ke luar kota.

Hal ini, menurut Basri, membuat data tersebut kurang relevan dalam menggambarkan partisipasi pendidikan di Bontang.

“Banyak anak yang pindah ke luar kota, terutama dari jenjang SD ke SMP dan SMP ke SMA. Ini mempengaruhi data APK di Bontang yang kemudian terlihat menurun,” kata Basri, sembari menegaskan bahwa peningkatan APK akan menjadi salah satu prioritas programnya jika terpilih kembali.

Dalam debat yang digelar di Hotel Grand Mutiara, Bontang, dan disiarkan melalui kanal YouTube KPU Bontang serta PKTV Bontang, Basri mendapat pertanyaan panelis mengenai strategi untuk meningkatkan APK di Bontang. Berdasarkan data BPS, panelis menyebutkan bahwa APK di Bontang mengalami penurunan selama periode 2019-2022, dengan APK SD turun dari 106,22 menjadi 105,07, SMP dari 90,00 menjadi 76,07, dan SMA dari 81,64 menjadi 81,14.

Menanggapi pernyataan Basri, calon wali kota nomor urut dua, Nasrullah, mengkritik adanya degradasi APK di Bontang dan mengemukakan pentingnya pemkot fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Nasrullah menekankan pendekatan deep learning untuk membangun semangat belajar yang melibatkan tiga aspek utama: mentalitas belajar, pembelajaran bermakna, dan pembelajaran yang menyenangkan.

“Saya yakin, jika anak-anak belajar dengan gembira dan tanpa tekanan, pendidikan akan meningkat,” kata Nasrullah.

Calon wali kota nomor urut tiga, Najirah, turut menanggapi dengan menyoroti keterbatasan pendidikan di kawasan pesisir. Ia mengatakan banyak anak di pesisir Bontang menghadapi kendala untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama karena fasilitas yang terbatas. Najirah berencana membangun asrama khusus bagi anak-anak pesisir jika terpilih.

Sementara itu, calon wali kota nomor urut empat, Neni Moerniaeni, menekankan pentingnya APK sebagai salah satu indikator pembangunan manusia. Menurut Neni, posisi APK Bontang yang sebelumnya berada di urutan pertama kini turun ke urutan ketiga. Neni berjanji akan mengupayakan pendidikan gratis yang mencakup kebutuhan sekolah, seperti buku, seragam, dan transportasi, serta memperkenalkan program wajib belajar 13 tahun untuk mendorong peningkatan APK di Bontang.

“Selain itu, kami akan membatasi jam nonton televisi dan menggalakkan wajib belajar hingga pukul 21.00,” ujar Neni, menutup pernyataannya.

[TOS]