Samarinda
Belum Maksimal Sumbang PAD, DPRD Samarinda Dorong Pemkot Rombak SDM di Perusda

Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah melakukan berbagai gebrakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di antaranya peningkatan dan penyegaran sumber daya manusia (SDM) di berbagai level jabatan di Perusahan Daerah Perdagangan dan Aneka (PDPAU).
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah mengatakan bahwa, Pemkot berwenang melakukan perubahan manajemen dan strategi peningkatan kualitas perusahaan, sementara DPRD hanya melakukan fungsinya sebagai pengawasan dan evaluasi.
"Setiap pemimpin pasti mempunyai starategi masing-masing untuk mengubah perusahaan daerah (Perusda) lebih baik, untuk teknisnya kami serahkan saja kepada Pemkot Samarinda," ungkap Laila Fatihah pada Sabtu (5/6/2021).
Politisi PPP tersebut mengakui bahwa, perkembangan sejumlah Perusda tidak maksimal berkontribusi dalam menyumbang PAD, bahkan kerap disuntik dana untuk biaya operasional maupun teknis lainnya.
Dia mengharapkan, dengan Andi Harun selaku Wali Kota Samarinda yang baru ini mampu mengubah sistem dan manajemen Perusda lebih maju dan terarah. Memang tidak mudah melakukan perubahan untuk meningkatkan PAD, namun dengan keberanian dan kreatif visioner dan menempatkan SDM sesuai dengan bidangnya, Perusda akan bisa berkembang.
“Dalam meningkatkan PAD tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemkot Samarinda juga harus ada pengembangan bisnis dari sebelumnya, sehingga perkembangannya bakal cepat," harapnya.
[SDH | ADV]
Related Posts
- Warga Loa Bakung Desak Lahan Eks Tambang PT BBE Jadi TPU, DPRD Samarinda Beri Rekomendasi Tegas
- Pematangan Lahan di Jalan Letjen Suprapto Langgar Perizinan, DPRD Samarinda Pastikan Kegiatan Dihentikan
- DPRD Samarinda Sebut Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI sebagai Kritik Sosial, Bukan Makar
- Calon Lahan Insinerator di Kelurahan Baqa Padat Penduduk, DPRD Samarinda Soroti Kelalaian Pemerintah
- DPRD Samarinda Perpanjang Pembahasan Raperda TPU, Pembahasan Teknis Lokasi Masih Jadi Kendala