Kaltimtoday.co, Balikpapan - BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan terus berupaya meningkatkan angka kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Saat ini, jumlah kepesertaan baru mencapai 67 persen, masih tertinggal 14 persen dari target nasional sebesar 80 persen.

Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan, Okta Nova Indria, menyebut pekerja informal memegang peranan penting dalam pencapaian target tersebut.

“Perlindungan tidak hanya menyasar pekerja formal di perusahaan, tetapi juga pedagang, nelayan, pengemudi ojek online, bahkan kreator konten dapat menjadi peserta. Risiko kerja tetap ada meski mereka bekerja mandiri,” jelasnya dalam kegiatan silaturahmi bersama media dan influencer di Balikpapan, Senin (22/9).

Menurut Okta, masih terdapat sekitar 48 ribu pekerja di Balikpapan yang belum terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku UMKM, hingga komunitas lokal menjadi strategi utama dalam memperluas jangkauan sosialisasi.

“Kami berupaya menghadirkan program secara dekat dengan masyarakat, baik melalui forum, bazar UMKM, maupun kegiatan komunitas. Semakin luas ruang sosialisasi, semakin besar peluang meningkatkan kepesertaan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan, Teldi Rusnal, menegaskan pentingnya sosialisasi berkelanjutan agar manfaat program jaminan sosial bisa dipahami masyarakat.

“Dengan menjadi peserta, pekerja bisa memperoleh perlindungan dari risiko kerja dan sekaligus investasi masa depan. Setiap iuran yang dibayarkan akan dikelola secara transparan dan dikembalikan kepada peserta,” terangnya.

Teldi menambahkan, pada Agustus lalu hasil pengelolaan dana program memberikan imbal hasil hingga 5,6 persen, jauh di atas rata-rata bunga deposito yang hanya 2,5 persen.

“Ini bukti bahwa dana peserta aman, tidak dicampur dengan program lain, serta memberikan nilai tambah,” lanjutnya.

Pihaknya juga mengapresiasi dukungan media dan influencer yang ikut menyebarkan informasi kepada masyarakat.

“Program ini bukan sekadar iuran bulanan, tetapi bentuk perlindungan sosial agar pekerja dan keluarganya tidak jatuh miskin ketika menghadapi risiko,” tegasnya.

[RWT | ADV]