Kaltimtoday.co, Bontang - DPRD Bontang membuka ruang mediasi kepada para demonstran yang turut serta dalam aksi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Amanah Penderitaan Rakyat (Ampera) itu mendorong para anggota DPRD Bontang untuk menyatuhkan sikap menolak kenaikan BBM.

Tidak hanya kelompok mahasiswa, para anggota Asosiasi Trevel Bontang (ATB) juga turun dalam aksi dan mediasi bersama DPRD Bontang.

Wakil Ketua II DPRD Bontang, Agus Haris mengatakan, kebijakan kenaikan BBM merupakan keputusan pemerintah pusat. Namun, aspirasi para mahasiswa dan supir travel ini tetap akan ditampung untuk dikoordinasikan ke pemerintah pusat.

“Ini keputusan pemerintah pusat. Kami hanya bisa memfasilitasi aspirasi teman-teman mahasiswa,” bebernya dalam rapat mediasi, Senin (12/9/2022).

Sementara ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina secara gamblang menyatakan, sikap menolak kenaikan BBM. Pasalnya aspirasi yang disampaikan mahasiswa ini telah mewakili masyarakat kalangan kecil di Bontang.

“Saya sanagt mengapresiasi gerakan mahasiswa ini. Jadi saya sebagai ketua Komisi III secara tegas menolak kenaikan BBM,” terangnya.

Senada dengan ketua Komisi III, Abdul Malik yang merupakan perwakilan Praksi PKS juga menolak. Bahkan, secara kepartain, PKS dari pusat hingga ke daerah sudah mengirimkan surat atas penolakan kenaikan BBM.

“Saya dari Praksi PKS juga menolak kenaikan harga BBM,” tandasnya.

Tidak hanya menolak kenaikan harga BBM, isu banjir Bontang juga santer dibahas dalam rapat mediasi.

[LA | NON | ADV DPRD BONTANG]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.