Kaltimtoday.co, Samarinda - Momentum pemilihan Wali Kota Samarinda (Pilwali) 2020 menjadi penentu penyelesaian sejumlah masalah yang terjadi di Kota Tepian. Masyarakat harus disodorkan calon wali kota dan wakil wali kota yang tepat. Calon yang mempunyai komitmen dan gagasan terutama untuk masalah banjir.

Pengamat Hukum Unmul Herdiansyah Hamzah menawarkan, satu langkah sebagai upaya menjaring calon yakni dengan konvensi rakyat.

[irp posts="4952" name="Ikut Penjaringan Golkar dan Demokrat, Zairin Setengah Hati Maju Jalur Independen?"]

Menurut Castro sapaan akrabnya, konvensi rakyat didesain untuk merumuskan program sebagai jalan keluar Samarinda dan berbagai persoalan lainnya.

"Setelah program itu kongkrit, baru memilah calon yang tepat," jelasnya.

Partisipasi masyarakat dalam problem Samarinda menjadi penting. Tujuannya, agar semua punya kontribusi dalam membahas masalah bersama lalu membuat alat ukur bagi calon yang tepat untuk mengerjakan program yang telah dirumuskan bersama.

"Jadi calon yang mesti mengikuti program, bukan sebaliknya. Saat ini ada banyak calon sudah muncul sebagaimana yang diberitakan atau diframing media-media," tuturnya.

Baca Juga: KPU Kaltim Umumkan Hasil Audit Dana Kampanye Parpol, Gerindra Paling Tinggi, Gelontorkan Rp 3,8 M

 

Baca Juga: Gelar Aksi Damai Nyalakan 1.000 Lilin, Keluarga Korban Harap Kasus Kematian di Apotek Kimia Farma Samarinda Segera Terungkap

Baca Juga: Polresta Samarinda Ungkap 2 Penyebab Utama Kecelakaan: Kurang Fokus dan Microsleep

Baca Juga: Polresta Samarinda Amankan Tiga Tersangka Kasus Laka, Lalai dan Alami Microsleep hingga Merenggut Korban Jiwa

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Cara Beli Tiket Konser Sheila On 7 Samarinda Juli 2024 Online

Baca Juga: Setlist Konser Sheila On 7 Samarinda Juli 2024, Ini Prediksinya!

Baca Juga: Sheila On 7 Bakal Gelar Konser di Samarinda Juli 2024, Cek Jadwal Beli Tiketnya!

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Masyarakat Samarinda yang Ingin Rusmadi Wongso Maju Jadi Wakil Wali Kota Hanya 47 Persen

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: 96,4 Persen Warga Samarinda Puas Kinerja Andi Harun

Baca Juga: Andi Harun Didorong Asosiasi Pengusaha Pertambangan Rakyat Maju di Pilgub Kaltim 2024

Baca Juga: Antisipasi Kebakaran, Dishub Samarinda Wajibkan Seluruh Mal Punya Sistem Pemadam Api Otomatis

 

Tak hanya partai politik (parpol) yang bisa mengusung calon. Jalur independen pun diberi kesempatan, asalkan memenuhi persyaratan. - Kunjungi selengkapnya di www.kaltimtoday.co - #samarinda #politik #independen #kaltim #kpu #bawaslu

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 2 Sep 2019 jam 6:49 PDT

Baca Juga: Sejumlah Mal di Samarinda Bakal Terapkan Parkir Non Tunai Juli 2024, Wujudkan Paperless dan Digitalisasi!

Bagi Castro, logika memunculkan nama calon justru terbalik, masyarakat seolah digiring untuk memilih tokoh-tokoh yang telah malang melintang sebagai pengusaha, birokrat, dan politisi. Alatnya, jajak pendapat yang digagas masyarakat dan media massa.

Cara ini dinilai memiliki sisi positif. Salah satunya, sejak dini menyosialisasikan para tokoh yang bakal bertarung di pilwali. Sisi negatifnya, rakyat seperti dipaksa memilih tokoh yang disuguhkan tanpa sedikit pun mengetahui latar belakang, visi, gagasan, keberpihakan, dan kompetensinya mengelola daerah.

Sementara ada jalan melalui konvensi rakyat. Lewat jalan ini semua perumusan programatik sebagai jalan keluar dibahas bersama. Konvensi rakyat inilah yang nantinya akan dirumuskan oleh media.

[irp posts="4960" name="Polling I: Siapa Pantas Memimpin Samarinda 2020?"]

Secara teknis, pelaksana konvensi rakyat ini adalah majelis rakyat yang berisi persekutuan organisasi maupun individu yang bersepakat.

"Tentu tidak sembarang organisasi dan individu yang boleh menjadi majelis. Mesti ada ukuran menyangkut rekam jejak, komitmen, integritas, dan keberpihakan," tegas Castro.

Castro menyarankan masyarakat tidak memilih orang-orang yang berkaitan dengan elite politik yang dinilai gagal memecahkan masalah dan membangun Samarinda. Detailnya, termasuk kerabat dan tokoh yang berada dalam lingkaran penguasa Samarinda saat ini.

Kata dia, memilih tokoh di lingkaran kekuasaan dan terbukti absen menjalankan amanah rakyat justru akan memperpanjang masalah yang dihadapi Samarinda. Karena itu, mahasiswa, penggerak sosial, tokoh publik, dan akademisi memiliki tanggung jawab untuk mengubah cara pandang pemilih.

“Ada problem dalam cara berpikir masyarakat kita. Itu yang mestinya kita perbaiki. Kita perlu mendorong kesadaran politik masyarakat agar memiliki pilihan-pilihan yang rasional,” pungkasnya.

[JRO | TOS]