Kaltimtoday.co, Samarinda - Momentum pemilihan Wali Kota Samarinda (Pilwali) 2020 menjadi penentu penyelesaian sejumlah masalah yang terjadi di Kota Tepian. Masyarakat harus disodorkan calon wali kota dan wakil wali kota yang tepat. Calon yang mempunyai komitmen dan gagasan terutama untuk masalah banjir.

Pengamat Hukum Unmul Herdiansyah Hamzah menawarkan, satu langkah sebagai upaya menjaring calon yakni dengan konvensi rakyat.

[irp posts="4952" name="Ikut Penjaringan Golkar dan Demokrat, Zairin Setengah Hati Maju Jalur Independen?"]

Menurut Castro sapaan akrabnya, konvensi rakyat didesain untuk merumuskan program sebagai jalan keluar Samarinda dan berbagai persoalan lainnya.

"Setelah program itu kongkrit, baru memilah calon yang tepat," jelasnya.

Partisipasi masyarakat dalam problem Samarinda menjadi penting. Tujuannya, agar semua punya kontribusi dalam membahas masalah bersama lalu membuat alat ukur bagi calon yang tepat untuk mengerjakan program yang telah dirumuskan bersama.

"Jadi calon yang mesti mengikuti program, bukan sebaliknya. Saat ini ada banyak calon sudah muncul sebagaimana yang diberitakan atau diframing media-media," tuturnya.

Baca Juga: Rayakan Hari Ikan Nasional, KKP Sosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis untuk Ratusan Pelajar di Samarinda 

 

Baca Juga: Survei GRC: Rudy Mas'ud-Seno Aji Unggul di Pilgub Kaltim

Baca Juga: Gratis! KALTIM ONE FESTIVAL Siap Gebrak Samarinda

Baca Juga: Aksi Demo Gerakan Mahasiswa Peduli Kaltim di KSOP Samarinda: Stop Batu Bara Koridor-Ilegal

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Tim Rudy-Seno Keberatan Dukungan Ormas Garda Prabowo ke Isran-Hadi, Sebut Pelanggaran Norma dan Etik

Baca Juga: Mahasiswi UINSI Syifa Hajati Terbitkan Buku dari Skripsi: Gender di Mata Gen Z

Baca Juga: Tumbuk Movement-CeCUR Jadi Inisiator Dialog Publik, Tantang Calon Pemimpin Tanggap Soal Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim

Baca Juga: Kolaborasi JMS dan AJI Samarinda, Wadahi Diskusi Soal Netralitas Pilkada dan Tekankan Jurnalis Bukan Juru Kampanye

Baca Juga: KPU Samarinda Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada 2024, Rusmadi Wongso Puji Fomasi Saksi Jauh Lebih Efisien

Baca Juga: Minimalisir Risiko Kecelakaan Kerja hingga Kematian KPPS di Pilkada, KPU Tetapkan Syarat Khusus dan Jaminan BPJS

Baca Juga: Banyak Fasilitas Olahraga Tradisional Sekolah Belum Memadai

 

Tak hanya partai politik (parpol) yang bisa mengusung calon. Jalur independen pun diberi kesempatan, asalkan memenuhi persyaratan. - Kunjungi selengkapnya di www.kaltimtoday.co - #samarinda #politik #independen #kaltim #kpu #bawaslu

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 2 Sep 2019 jam 6:49 PDT

Baca Juga: Dispora Kaltim Gencar Sosialisasikan Olahraga Tradisional di Sekolah

Bagi Castro, logika memunculkan nama calon justru terbalik, masyarakat seolah digiring untuk memilih tokoh-tokoh yang telah malang melintang sebagai pengusaha, birokrat, dan politisi. Alatnya, jajak pendapat yang digagas masyarakat dan media massa.

Cara ini dinilai memiliki sisi positif. Salah satunya, sejak dini menyosialisasikan para tokoh yang bakal bertarung di pilwali. Sisi negatifnya, rakyat seperti dipaksa memilih tokoh yang disuguhkan tanpa sedikit pun mengetahui latar belakang, visi, gagasan, keberpihakan, dan kompetensinya mengelola daerah.

Sementara ada jalan melalui konvensi rakyat. Lewat jalan ini semua perumusan programatik sebagai jalan keluar dibahas bersama. Konvensi rakyat inilah yang nantinya akan dirumuskan oleh media.

[irp posts="4960" name="Polling I: Siapa Pantas Memimpin Samarinda 2020?"]

Secara teknis, pelaksana konvensi rakyat ini adalah majelis rakyat yang berisi persekutuan organisasi maupun individu yang bersepakat.

"Tentu tidak sembarang organisasi dan individu yang boleh menjadi majelis. Mesti ada ukuran menyangkut rekam jejak, komitmen, integritas, dan keberpihakan," tegas Castro.

Castro menyarankan masyarakat tidak memilih orang-orang yang berkaitan dengan elite politik yang dinilai gagal memecahkan masalah dan membangun Samarinda. Detailnya, termasuk kerabat dan tokoh yang berada dalam lingkaran penguasa Samarinda saat ini.

Kata dia, memilih tokoh di lingkaran kekuasaan dan terbukti absen menjalankan amanah rakyat justru akan memperpanjang masalah yang dihadapi Samarinda. Karena itu, mahasiswa, penggerak sosial, tokoh publik, dan akademisi memiliki tanggung jawab untuk mengubah cara pandang pemilih.

“Ada problem dalam cara berpikir masyarakat kita. Itu yang mestinya kita perbaiki. Kita perlu mendorong kesadaran politik masyarakat agar memiliki pilihan-pilihan yang rasional,” pungkasnya.

[JRO | TOS]