Kaltimtoday.co, Samarinda - Momentum pemilihan Wali Kota Samarinda (Pilwali) 2020 menjadi penentu penyelesaian sejumlah masalah yang terjadi di Kota Tepian. Masyarakat harus disodorkan calon wali kota dan wakil wali kota yang tepat. Calon yang mempunyai komitmen dan gagasan terutama untuk masalah banjir.

Pengamat Hukum Unmul Herdiansyah Hamzah menawarkan, satu langkah sebagai upaya menjaring calon yakni dengan konvensi rakyat.

[irp posts="4952" name="Ikut Penjaringan Golkar dan Demokrat, Zairin Setengah Hati Maju Jalur Independen?"]

Menurut Castro sapaan akrabnya, konvensi rakyat didesain untuk merumuskan program sebagai jalan keluar Samarinda dan berbagai persoalan lainnya.

"Setelah program itu kongkrit, baru memilah calon yang tepat," jelasnya.

Partisipasi masyarakat dalam problem Samarinda menjadi penting. Tujuannya, agar semua punya kontribusi dalam membahas masalah bersama lalu membuat alat ukur bagi calon yang tepat untuk mengerjakan program yang telah dirumuskan bersama.

"Jadi calon yang mesti mengikuti program, bukan sebaliknya. Saat ini ada banyak calon sudah muncul sebagaimana yang diberitakan atau diframing media-media," tuturnya.

Baca Juga: BRIDA Jaring Pelajar Potensial untuk Persiapkan Generasi Periset dan Peneliti di Wilayah Kaltim

 

Baca Juga: Tarif Pajak Kendaraan di Kaltim Terendah se-Indonesia, Bapenda Sebut Upaya Ringankan Beban Masyarakat

Baca Juga: Ayah dan Anak di Samarinda Diduga Aniaya Tetangga hingga Tewas

Baca Juga: Pakai Modus Kwitansi Fiktif, Polisi Samarinda Tangkap Pelaku Penggelapan Dana Perusahaan hingga Rp 126 Juta

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: EducationUSA Hadir di UMKT, Permudah Akses Mahasiswa Kalimantan yang Ingin Kuliah di Amerika Serikat

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Diprediksi Mengguyur Sebagian Besar Wilayah Indonesia

Baca Juga: Tragedi Muara Kate di Paser Belum Usai, Natalius Pigai Justru Soroti Minimnya Peran Media

Baca Juga: HIPMI Gelar Creative Preneur dan Mini Expo, Dorong Ekonomi Kreatif Kaltim Hadapi Pasar IKN

Baca Juga: Tembus 424 Laporan, Ombudsman Kaltim Fokus Berikan Solusi Non-Litigasi

Baca Juga: Culinary Playland Samarinda X BRIMO FSTVL Sukses Digelar, Tarik Puluhan Ribu Pengunjung

Baca Juga: Baca Puisi hingga Demo Masak, Cara Kelompok Aksi Pejuang HAM di Samarinda Sindir Pemerintahan Prabowo-Gibran

 

Tak hanya partai politik (parpol) yang bisa mengusung calon. Jalur independen pun diberi kesempatan, asalkan memenuhi persyaratan. - Kunjungi selengkapnya di www.kaltimtoday.co - #samarinda #politik #independen #kaltim #kpu #bawaslu

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 2 Sep 2019 jam 6:49 PDT

Baca Juga: Januari 2025 Masuk Jadwal Audit Kearsipan, DPK Kaltim: Penilaian Objektif-Profesional di Setiap OPD

Bagi Castro, logika memunculkan nama calon justru terbalik, masyarakat seolah digiring untuk memilih tokoh-tokoh yang telah malang melintang sebagai pengusaha, birokrat, dan politisi. Alatnya, jajak pendapat yang digagas masyarakat dan media massa.

Cara ini dinilai memiliki sisi positif. Salah satunya, sejak dini menyosialisasikan para tokoh yang bakal bertarung di pilwali. Sisi negatifnya, rakyat seperti dipaksa memilih tokoh yang disuguhkan tanpa sedikit pun mengetahui latar belakang, visi, gagasan, keberpihakan, dan kompetensinya mengelola daerah.

Sementara ada jalan melalui konvensi rakyat. Lewat jalan ini semua perumusan programatik sebagai jalan keluar dibahas bersama. Konvensi rakyat inilah yang nantinya akan dirumuskan oleh media.

[irp posts="4960" name="Polling I: Siapa Pantas Memimpin Samarinda 2020?"]

Secara teknis, pelaksana konvensi rakyat ini adalah majelis rakyat yang berisi persekutuan organisasi maupun individu yang bersepakat.

"Tentu tidak sembarang organisasi dan individu yang boleh menjadi majelis. Mesti ada ukuran menyangkut rekam jejak, komitmen, integritas, dan keberpihakan," tegas Castro.

Castro menyarankan masyarakat tidak memilih orang-orang yang berkaitan dengan elite politik yang dinilai gagal memecahkan masalah dan membangun Samarinda. Detailnya, termasuk kerabat dan tokoh yang berada dalam lingkaran penguasa Samarinda saat ini.

Kata dia, memilih tokoh di lingkaran kekuasaan dan terbukti absen menjalankan amanah rakyat justru akan memperpanjang masalah yang dihadapi Samarinda. Karena itu, mahasiswa, penggerak sosial, tokoh publik, dan akademisi memiliki tanggung jawab untuk mengubah cara pandang pemilih.

“Ada problem dalam cara berpikir masyarakat kita. Itu yang mestinya kita perbaiki. Kita perlu mendorong kesadaran politik masyarakat agar memiliki pilihan-pilihan yang rasional,” pungkasnya.

[JRO | TOS]