Kaltimtoday.co, Samarinda - Momentum pemilihan Wali Kota Samarinda (Pilwali) 2020 menjadi penentu penyelesaian sejumlah masalah yang terjadi di Kota Tepian. Masyarakat harus disodorkan calon wali kota dan wakil wali kota yang tepat. Calon yang mempunyai komitmen dan gagasan terutama untuk masalah banjir.

Pengamat Hukum Unmul Herdiansyah Hamzah menawarkan, satu langkah sebagai upaya menjaring calon yakni dengan konvensi rakyat.

[irp posts="4952" name="Ikut Penjaringan Golkar dan Demokrat, Zairin Setengah Hati Maju Jalur Independen?"]

Menurut Castro sapaan akrabnya, konvensi rakyat didesain untuk merumuskan program sebagai jalan keluar Samarinda dan berbagai persoalan lainnya.

"Setelah program itu kongkrit, baru memilah calon yang tepat," jelasnya.

Partisipasi masyarakat dalam problem Samarinda menjadi penting. Tujuannya, agar semua punya kontribusi dalam membahas masalah bersama lalu membuat alat ukur bagi calon yang tepat untuk mengerjakan program yang telah dirumuskan bersama.

"Jadi calon yang mesti mengikuti program, bukan sebaliknya. Saat ini ada banyak calon sudah muncul sebagaimana yang diberitakan atau diframing media-media," tuturnya.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Samarinda dan Sekitarnya Hari Ini, Senin, 27 Oktober 2025

 

Baca Juga: Upaya Pulihkan Sungai Karang Mumus, Pemkot Samarinda Luncurkan Kapal Patroli Sampah

Baca Juga: Warga Rawa Makmur Palaran Meradang akibat Rumah Rusak, Janji Perbaikan PT KKP Tak Kunjung Tuntas

Baca Juga: Kaltim Bahas Masa Depan Energi Hijau Berkeadilan, Akademisi dan Pejabat Bakal Gelar Diskusi di Unmul

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: DPD Asosiasi Laundry Indonesia Kaltim Gelar Laundry Fest Kulminasi 2025 di Samarinda

Baca Juga: Jelang Musda Pencalonan Ketua Golkar Samarinda, Andi Satya Siap Penuhi Syarat Maju Pilwali

Baca Juga: Samarinda Hadapi Efisiensi Rp1,3 Triliun, Andi Harun Pastikan Probebaya dan Hak Pegawai Tetap Aman

Baca Juga: Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Tinjau Jalur Alternatif Samarinda–Bontang, Dorong Pemerataan Pembangunan dan Efisiensi Akses

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Samarinda dan Sekitarnya Hari Ini, Sabtu, 25 Oktober 2025

Baca Juga: Gang Pandai Siap Berubah Wajah, Jadi Akses Bongkar Muat Sekaligus Jalur Evakuasi PMK

Baca Juga: Soal Kas Daerah Rp1,48 Triliun, Wali Kota Samarinda Bantah Dana Mengendap Tanpa Pemanfaatan

 

Tak hanya partai politik (parpol) yang bisa mengusung calon. Jalur independen pun diberi kesempatan, asalkan memenuhi persyaratan. - Kunjungi selengkapnya di www.kaltimtoday.co - #samarinda #politik #independen #kaltim #kpu #bawaslu

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 2 Sep 2019 jam 6:49 PDT

Baca Juga: Masjid dan Musala Kaltim Terancam Sengketa, Menteri ATR/BPN Soroti Sertifikasi Tanah Wakaf Baru 21%

Bagi Castro, logika memunculkan nama calon justru terbalik, masyarakat seolah digiring untuk memilih tokoh-tokoh yang telah malang melintang sebagai pengusaha, birokrat, dan politisi. Alatnya, jajak pendapat yang digagas masyarakat dan media massa.

Cara ini dinilai memiliki sisi positif. Salah satunya, sejak dini menyosialisasikan para tokoh yang bakal bertarung di pilwali. Sisi negatifnya, rakyat seperti dipaksa memilih tokoh yang disuguhkan tanpa sedikit pun mengetahui latar belakang, visi, gagasan, keberpihakan, dan kompetensinya mengelola daerah.

Sementara ada jalan melalui konvensi rakyat. Lewat jalan ini semua perumusan programatik sebagai jalan keluar dibahas bersama. Konvensi rakyat inilah yang nantinya akan dirumuskan oleh media.

[irp posts="4960" name="Polling I: Siapa Pantas Memimpin Samarinda 2020?"]

Secara teknis, pelaksana konvensi rakyat ini adalah majelis rakyat yang berisi persekutuan organisasi maupun individu yang bersepakat.

"Tentu tidak sembarang organisasi dan individu yang boleh menjadi majelis. Mesti ada ukuran menyangkut rekam jejak, komitmen, integritas, dan keberpihakan," tegas Castro.

Castro menyarankan masyarakat tidak memilih orang-orang yang berkaitan dengan elite politik yang dinilai gagal memecahkan masalah dan membangun Samarinda. Detailnya, termasuk kerabat dan tokoh yang berada dalam lingkaran penguasa Samarinda saat ini.

Kata dia, memilih tokoh di lingkaran kekuasaan dan terbukti absen menjalankan amanah rakyat justru akan memperpanjang masalah yang dihadapi Samarinda. Karena itu, mahasiswa, penggerak sosial, tokoh publik, dan akademisi memiliki tanggung jawab untuk mengubah cara pandang pemilih.

“Ada problem dalam cara berpikir masyarakat kita. Itu yang mestinya kita perbaiki. Kita perlu mendorong kesadaran politik masyarakat agar memiliki pilihan-pilihan yang rasional,” pungkasnya.

[JRO | TOS]