Kaltimtoday.co - Sebuah video yang beredar di WhatsApp memuat klaim bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa agar umat Islam tidak memilih pemimpin daerah yang didukung oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilkada 2024. Dalam video tersebut, seorang pria berkemeja putih menyatakan bahwa ketua umum MUI menyerukan umat untuk menghindari memilih pemimpin pendukung politik dinasti.

Dalam video itu, ia menyebut beberapa nama, seperti Bobby Nasution di Sumatera Utara, Ridwan Kamil di Jakarta, hingga Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur. Pernyataan tersebut dikaitkan dengan dukungan mereka terhadap politik dinasti yang disebut-sebut diinisiasi oleh Joko Widodo.

Namun, benarkah MUI mengeluarkan fatwa seperti yang diklaim dalam video tersebut?

Pemeriksaan Fakta

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui laman resminya pada 24 November 2024, telah merilis Tausiyah Kebangsaan terkait kriteria pemimpin yang sebaiknya dipilih oleh umat Islam dalam Pilkada 2024. Tausiyah ini menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan keimanan, ketakwaan, serta integritas. Berikut poin-poin utamanya:

 1. Kriteria Pemimpin yang Ideal

MUI menyerukan agar umat Islam memilih calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar makruf nahi mungkar, yang memiliki sifat:

 • Shiddiq (jujur)

 • Amanah (terpercaya)

 • Tabligh (aktif dan aspiratif)

 • Fathonah (cerdas dan kompeten)

Pemimpin tersebut juga harus memperjuangkan kepentingan umat Islam dan kemaslahatan bangsa.

 2. Larangan Memilih Pemimpin Tidak Berintegritas

MUI menegaskan bahwa hukumnya haram bagi umat Islam untuk memilih pemimpin yang:

 • Tidak memenuhi syarat keimanan dan integritas.

 • Melakukan praktik seperti politik uang (money politics), suap, korupsi, oligarki, atau politik dinasti.

Pernyataan ini tercantum dalam poin 2 huruf b dari dokumen Tausiyah Kebangsaan MUI dengan nomor Kep-74/DP-MUI/XI/2024, yang ditandatangani pada 21 November 2024 oleh Ketua Umum MUI, KH. M. Anwar Iskandar.

 3. Penjelasan Terkait Politik Dinasti

Dalam tausiyah tersebut, politik dinasti disebut sebagai salah satu praktik yang harus dihindari. Namun, tidak ada pernyataan yang secara eksplisit menyebutkan nama-nama calon kepala daerah tertentu atau mengaitkannya dengan dukungan Presiden Joko Widodo.

 4. Tidak Ada Fatwa Khusus Menyerang Dukungan Jokowi

Hingga saat ini, MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa yang secara eksplisit menyebutkan larangan memilih pemimpin yang didukung oleh Joko Widodo. Joko Widodo juga tidak menjabat sebagai ketua partai atau secara langsung mengarahkan dukungan politik tertentu dalam Pilkada.

Kesimpulan

Klaim yang tersebar dalam video tersebut tidak benar. MUI memang menyerukan umat Islam untuk memilih pemimpin yang berintegritas sesuai dengan Tausiyah Kebangsaan, namun tidak pernah menyebutkan larangan memilih kandidat yang didukung Presiden Joko Widodo. Klaim dalam video tersebut merupakan distorsi dari pernyataan resmi MUI dan tidak memiliki dasar yang kuat.

Rujukan

 • Majelis Ulama Indonesia (MUI) – Tausiyah Kebangsaan

 • YouTube: MUI Cimahi TV

 • Berita RMOL: Tausiyah MUI terkait Politik Dinasti

 • Antara News: Pilihan Pemimpin dalam Perspektif MUI

 • Liputan6: Imbauan MUI untuk Pilkada 2024

Artikel ini telah melalui proses verifikasi untuk memastikan keakuratan dan sesuai dengan standar jurnalistik. Artikel sudah tayang di cekfakta.com.

[TOS]