Koalisi Cek Fakta Gelar Pemeriksaan Fakta Serentak Terbesar dalam Sejarah Pilkada Indonesia

JAKARTA, Kaltimtoday.co - Koalisi Cek Fakta menggelar kegiatan pemeriksaan fakta secara serentak pada Rabu (27/11/2024), bertepatan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 40 media dan komunitas pemeriksa fakta, menjadikannya salah satu aksi kolaboratif terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Pemeriksaan fakta dilakukan secara daring mulai pukul 05:00 hingga 20:00 WIB. Tim yang terlibat terdiri dari empat editor, belasan anggota tim monitoring, sekitar 20 pemeriksa fakta, serta puluhan media dan komunitas yang membantu menyebarluaskan hasil pemeriksaan. Semua pihak bekerja secara terintegrasi melalui lembar kerja bersama yang dapat diakses secara real-time.

Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Bayu Wardhana, menegaskan pentingnya kegiatan ini untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

“Hoaks seputar Pilkada masih sangat tinggi. Informasi yang salah bisa membuat masyarakat memilih dengan pertimbangan keliru. Kegiatan ini menjadi cara melawan hoaks dan memastikan pemilih mendapatkan informasi yang tepat,” ujar Bayu.

Hasil pemeriksaan dapat diakses melalui portal cekfakta.com.

Koalisi Cek Fakta terdiri dari AJI, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), bersama 104 media. Kolaborasi ini sebelumnya telah dilaksanakan pada Pemilu Presiden 2024 dan debat Pilpres pada Februari lalu, dengan tujuan menciptakan pemilu yang kredibel dan berintegritas.

Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menekankan bahwa pemeriksaan fakta secara langsung telah menjadi tradisi sejak Pemilu 2019. Ia mengungkapkan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk menjaga ekosistem informasi digital pada momen-momen krusial. “Pilkada bahkan lebih signifikan dibanding Pemilu karena memungkinkan masyarakat memilih langsung kepala daerahnya. Pemeriksaan fakta memastikan suara rakyat benar-benar murni tanpa terpengaruh hoaks,” katanya.

Data dari MAFINDO menunjukkan terdapat 670 kasus hoaks terkait pemilu yang beredar pada Januari-Juni 2024. Platform media sosial seperti TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, dan WhatsApp menjadi medium utama penyebaran informasi palsu. Ketua Presidium MAFINDO, Septiaji Eko Nugroho, menyatakan bahwa misinformasi yang muncul selama masa pencoblosan hingga penghitungan suara dapat mengganggu proses demokrasi.

“Integritas informasi adalah kunci agar Pilkada berjalan lancar dan damai. Kami mengerahkan Satgas Pemilu, relawan, dan tim pemeriksa fakta untuk bergabung dalam koalisi ini,” ujar Septiaji.

Dukungan untuk kegiatan ini juga datang dari Google News Initiative, yang membantu mempercepat proses pemeriksaan fakta dan memperlambat penyebaran informasi bohong. Aktivitas ini dirancang untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat selama hari pemungutan suara.

Pemeriksaan fakta ini tidak hanya dilakukan pada saat Pilkada, tetapi juga terus berlangsung di luar momen pemilu untuk menjaga ekosistem informasi yang sehat dan demokratis.