Politik
Dampak 'Perang Dingin' Jokowi-Megawati di Pilpres 2024: Perolehan Suara PDIP Terancam Anjlok
Kaltimtoday.co - Ketegangan politik antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mulai terasa ketika Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo dan anak Jokowi, diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut beberapa analis, konflik internal ini bisa mempengaruhi perolehan suara PDIP.
"Perang dingin antara Jokowi dan Megawati akan menentukan nasib perolehan suara PDIP pada Pemilu 2024. Apakah tetap memimpin di antara partai lain atau justru merosot?" ujar Raylis Sumitra, CEO Senopati Syndicate, dalam sebuah diskusi bertajuk "Arus Balik Pendukung Jokowi" di Jakarta.
Jokowi, sebagai presiden dua periode, didukung bukan hanya oleh partai politik, tapi juga oleh kelompok relawan yang militan. Namun, dia kini dihadapkan dengan Megawati, pemimpin PDIP, partai dengan perolehan suara tertinggi pada Pemilu 2014 dan 2019. "PDIP juga memiliki pendukung militan dari ideologi Marhaen yang diusung Soekarno," tegas Raylis.
Namun, menurut Raylis, perang dingin ini tidak akan menciptakan konflik besar di lantai politik. Pasalnya, pihak-pihak yang terlibat adalah elit parpol dalam koalisi pemerintah. Dia berpendapat bahwa kemenangan dalam konflik ini akan ditentukan oleh aliansi dukungan partai maupun non-partai, termasuk narasi dan kekuatan ekonomi yang dimiliki.
Contohnya, koalisi partai pendukung pada Pemilu 2024 mayoritas adalah pendukung Jokowi di pemerintahannya. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar diusung Partai Nasdem dan PKB, sedangkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo, termasuk dalam koalisi Jokowi. PDIP, partai pendukung utama Jokowi, saat ini mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Gibran Rakabuming Raka, kader PDIP, telah disetujui oleh KIM untuk mendampingi Prabowo. Mereka berencana mendaftarkan diri di KPU pada 25 Oktober 2023. Sementara itu, PDIP telah resmi mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk Pilpres 2024, yang sudah mendaftar ke KPU beberapa hari sebelumnya.
Related Posts
- JATAM Kecam Revisi UU Minerba: Perguruan Tinggi dan UMKM Jadi Tameng Baru Pemerintah untuk Eksploitasi Sumber Daya Alam
- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana DPR Berikan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi
- Pemprov Kaltim Siap Tegas, Hotel yang Tidak Mendukung Produk UMKM Bakal Dihindari untuk Acara Pemerintah
- Hampir 100 Produk Hukum Dihasilkan Tiap Hari, Pj Gubernur Kaltim: Cabut Perda yang Bertentangan dengan Aturan Pusat
- Kemendagri Dorong Keselarasan Produk Hukum Daerah dengan Regulasi Nasional