Kaltimtoday.co, Bontang - Sejumlah daerah di Indonesia termasuk Bontang dipastikan akan menerima dana transfer dari pemerintah pusat yang lebih kecil pada tahun anggaran 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Penyusutan alokasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah, mengingat kebutuhan belanja publik terus meningkat.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan, kendati dana transfer menyusut, Pemkot berkomitmen tetap mengutamakan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Program pro rakyat tetap dimaksimalkan, Pemkot tetap responsif untuk pembangunan dan kesejahteraan warga," kata Neni kepada Kaltim Today, Rabu (24/9/2025) pagi.

Berdasarkan data yang pihaknya terima, total dana transfer ke Bontang pada 2026 turun dibandingkan 2025. Bila dikalkulasi, kata Neni, pendapatan asli daerah (PAD), Dana alokasi umum (DAU), dan bantuang keuangan (Bankeu) sekitar Rp2,1 triliun. Padahal asumsi APBD Bontang 2026 diproyeksi mencapai Rp2,8 triliun.

"Total  dengan PAD, DAU, Bankeu sekitar Rp 2 ,1 trilium. Sementara menghitung APBD Bontang 2026," sebutnya.

Sebelumnya, kala menutup PKT CUP 2025, Neni telah menyampaikan soal potensi kontraksi yang akan dialami banyak daerah di Indonesia, termasuk Bontang, usai pemangkasan dana transfer pusat. Kendati begitu, Neni menegaskan pihaknya akan tetap responsif dengan program pro-rakyat. 

Misalnya, tahun ini akan ada pemasangan jaringan gas (Jargas) di 10.553 rumah tangga dan semuanya gratis. Kemudian beasiswa untuk kurang lebih 2.700 mahasiswa dengan alokasi anggaran hampir menyentuh Rp27 miliar. 

Selain itu, insentif guru swasta se-Bontang naikkan menjadi Rp2 juta. Ke depan para pelajar akan diberikan kartu Bontang Pintar yang setiap tahunnya diisi saldo oleh pemerintah sebesar Rp2 juta. 

"Program penanggulangan banjir juga akan tetap dilanjutkan melalui sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat," kata Neni kala itu.

[RWT]