Kaltimtoday.co - Holding BUMN baru, Danantara, yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset senilai Rp 14.715 triliun, harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan ketat untuk menghindari potensi risiko ekonomi. Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menekankan pentingnya tata kelola yang baik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Pembentukan Danantara merupakan langkah strategis dalam mengelola aset negara. Namun, tanpa transparansi dan akuntabilitas yang kuat, holding ini bisa menjadi tantangan baru bagi perekonomian nasional," ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Hardjuno mengingatkan akan potensi risiko dalam pengelolaan Danantara, mengacu pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1998. Saat itu, dana sebesar Rp 144,5 triliun dialokasikan untuk menyelamatkan bank terdampak krisis, namun sebagian besar dana tersebut disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan.

"Jika pengelolaan Danantara tidak dilakukan dengan standar transparansi yang tinggi, maka kita berisiko menghadapi skenario serupa. Kasus BLBI mengajarkan bahwa lemahnya pengawasan dapat membawa dampak negatif bagi ekonomi nasional," jelasnya.

Hardjuno menyarankan agar Danantara mengadopsi model pengelolaan aset negara yang telah terbukti efektif seperti Temasek Holdings (Singapura) dan Khazanah (Malaysia), yang dikenal dengan transparansi dan independensinya. Sebaliknya, ia juga memperingatkan agar Danantara tidak mengikuti jejak buruk 1MDB Malaysia, yang mengalami skandal keuangan akibat intervensi politik serta lemahnya pengawasan.

"Kasus 1MDB memberikan pelajaran penting bahwa holding investasi negara bisa menjadi beban ekonomi jika tidak dikelola dengan benar," tambahnya.

Agar Danantara dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional, Hardjuno merekomendasikan beberapa langkah utama, seperti audit independen oleh lembaga internasional, publikasi laporan keuangan secara terbuka, serta manajemen profesional yang bebas dari intervensi politik.

"Jika Danantara dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik, maka holding ini berpotensi menjadi pilar kekuatan ekonomi Indonesia. Namun, jika tidak, kita berisiko mengulangi kesalahan yang telah terjadi di masa lalu," pungkas Hardjuno.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp