JAKARTA, Kaltimtoday.co - Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) merumuskan strategi pengelolaan sumber daya air (SDA) berkelanjutan untuk Pulau-Pulau Kecil (PPK) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Melalui kajian tahap pertama yang dilakukan pada 2024, DSDAN mengidentifikasi berbagai tantangan dan menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan air bersih di wilayah-wilayah strategis ini.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau kecil, termasuk 111 pulau terluar. Wilayah ini memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan negara, mendukung ketahanan ekonomi, dan melestarikan ekosistem. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber air bersih, minimnya infrastruktur, dan dampak perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi masyarakat setempat.

Sebagian besar PPK dan PPKT hanya memiliki sumber air tawar terbatas, seperti air hujan atau cadangan air tanah. Ketergantungan tinggi pada curah hujan membuat wilayah ini rentan terhadap kekeringan. Selain itu, infrastruktur distribusi air bersih dan sanitasi di daerah ini masih minim, sehingga memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kondisi ini diperburuk oleh eksploitasi air tanah yang berlebihan, intrusi air laut, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air,” kata Kepala Sekretariat DSDAN, Yunitta Chandra Sari.

Menurut data DSDAN, hanya 5,64% dari PPK dan PPKT yang berpenduduk memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Mayoritas penduduk masih bergantung pada pasokan air daratan atau air hujan yang tidak stabil.

Sebagai langkah awal, DSDAN menyelenggarakan Penyusunan Rekomendasi Pengelolaan SDA di PPK dan PPKT Tahap I di Kepulauan Riau pada 7-8 November 2024. Tim melakukan kunjungan lapangan ke Pulau Nipa dan Bendungan Sei Gong untuk memahami kondisi SDA dan infrastruktur di wilayah tersebut.

Tahap kedua dilaksanakan di Pulau Morotai, Maluku Utara, pada 11-13 November 2024. Dalam kunjungan ini, tim menggelar diskusi dengan pemerintah daerah, seperti Bappeda dan dinas terkait. Lokasi strategis, termasuk mata air “Air Kaca,” Pengaman Pantai Wawama, Bendung Tiley, dan Jaringan Irigasi Desa Aha, menjadi objek kunjungan untuk mendalami permasalahan SDA.

Dietriech G. Bengen, salah satu anggota Dewan SDA Nasional, menggarisbawahi beberapa tantangan utama yang dihadapi PPK dan PPKT:

 1. Regulasi Tumpang Tindih: Kebijakan yang tidak sinkron antara pusat dan daerah sering menyebabkan ketidakefisienan dalam pemanfaatan SDA.

 2. Infrastruktur Minim: Kurangnya fasilitas seperti penampungan air hujan atau sistem desalinasi membuat penduduk sangat bergantung pada sumber air daratan yang tidak selalu tersedia.

 3. Eksploitasi Berlebihan: Pemanfaatan air tanah secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan ekosistem di banyak wilayah.

 4. Ketergantungan Ekonomi: Banyak penduduk PPK dan PPKT menggantungkan hidup pada sektor perikanan yang rentan terhadap perubahan lingkungan.

 5. Rendahnya Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA masih kurang, sehingga upaya pelestarian ekosistem belum optimal.

DSDAN mengusulkan lima langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut:

 1. Peningkatan Infrastruktur: Pembangunan fasilitas penampungan air hujan dan desalinasi berbasis energi terbarukan di daerah rawan kekeringan.

 2. Harmonisasi Kebijakan: Sinkronisasi regulasi pusat dan daerah untuk mendukung efisiensi perizinan dan pemanfaatan SDA.

 3. Adaptasi Perubahan Iklim: Konservasi mangrove dan penerapan teknologi hemat air untuk meningkatkan daya tahan wilayah terhadap perubahan iklim.

 4. Partisipasi Masyarakat: Edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA.

 5. Kolaborasi Lintas Sektor: Membentuk tim terpadu yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan implementasi kebijakan SDA yang efektif.

“Kami berkomitmen mendukung pengelolaan SDA yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah strategis ini,” ujar Yunitta.

Hasil dari kegiatan ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah. Dewan SDA Nasional berharap langkah ini menjadi tonggak awal dalam menciptakan pengelolaan SDA yang berkelanjutan di PPK dan PPKT, sekaligus memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Diharapkan, strategi ini tidak hanya mampu mengatasi tantangan air bersih, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau kecil dan terluar, sehingga menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

[TOS | ADV]